TNI Gugur Ditembak KKB, DPR Dorong Evaluasi Total Kebijakan Keamanan di Papua

Merdeka.com - Seorang prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia ketika baku tembak melawan kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua. Miftahul gugur dalam proses pencarian pilot Susi Air Capt Philips Mark Merthens.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendorong evaluasi menyeluruh kebijakan keamanan Papua. Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini tidak bisa menyelesaikan masalah keamanan di bumi Cendrawasih.

"Kesempatan ini sebaiknya menjadi momentum evaluasi secara menyeluruh kebijakan keamanan di Papua. Perlu ada kebijakan jelas dari Pemerintah Pusat karena faktanya eskalasi gangguan keamanan di Papua tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara biasa seperti yang dilakukan selama ini," ujarnya kepada wartawan, dikutip Selasa (18/4).

"Pertanyaannya apakah kebijakan itu sudah dirumuskan pemerintah? Atau mungkin ada tapi bersifat parsial dalam skala kecil untuk merespon kasus demi kasus saja?" imbuhnya.

Komisi I berpandangan perlu peta besar solusi gangguan keamanan Papua. Fokus Presiden Joko Widodo pada pendekatan pembangunan ekonomi belum memberikan penekanan pada aspek gangguan keamanan.

"Kami berpendapat peta besar solusi gangguan keamanan di Papua harus segera dirumuskan. Beberapa kali Presiden ke Papua dan berfokus pada pendekatan pembangunan (ekonomi) tapi kurang memberi penekanan pada aspek gangguan keamanan," ujar Christina.

Politikus Golkar ini mengingatkan jangan sampai ada lagi prajurit sampai warga yang jatuh menjadi korban.

"Kita tidak ingin ada prajurit lagi yang gugur dan jangan lagi jatuh lebih banyak korban warga sipil," sambungnya.

Menurut Christina Perpres Pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme perlu segera diundangkan. Karena posisi TNI di Papua hanya mendukung operasi penegakan hukum Polri. Sementara pemerintah trlah menyebut KKB sebagai kelompok teroris sejak 29 April 2021.

"Sehingga jelas peran seperti apa yang bisa dilakukan TNI. Kami membaca prajurit sering mengalami dilema ketika dikaitkan dengan HAM padahal situasi di Papua saat ini bisa disebut dalam kondisi perang. Personil TNI dan Polri menjadi korban, warga sipil menjadi korban. Sampai kapan ini mau dibiarkan? Kami menunggu keseriusan Pemerintah," pungkasnya.