TKN Jokowi Serahkan Aduan BPN Soal Metro TV ke KPU dan KPI

Merdeka.com - Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Aria Bima menyerahkan penuntasan kasus pencekalan Metro TV sebagai stasiun penyelenggara debat keempat oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Prosesnya masih direspons (KPU), tadi (dalam rapat debat) saya juga tanyakan itu ke 02, menurut 02 ada hal yang menyangkut netralitas," kata Aria di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/3).

Selain ke KPU, Aria Bima juga menyerahkan penuntasan kasus tersebut ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebagai badan berkompeten. Pihaknya enggan berkomentar banyak dan campur tangan.

"Jadi sikap 01 sesuai dengan ketentuan bahwa informasinya keberatan 02 sudah direspons KPU ke KPI, yang mana KPI juga belum secara khusus menjawab boleh tidaknya keberatan 02," jelas Aria.

Diketahui sebelumnya, keberatan BPN Prabowo-Sandiaga telah dilayangkan ke Bawaslu. Koordinator Jubir BPN Dahnil Anzar mengatakan, Metro TV dinilai partisan, sehingga akan merasa tak berimbang bila debat ditayangkan Metro TV.

"Oleh sebab itu kami meminta kepada KPU untuk menarik Metro TV sebagai penyelenggara debat, karena Metro tidak seimbang melakukan pemberitaan 01 dan 02," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Kamis (22/3).

Direktur Pemberitaan Metro TV Don Bosco Selamun menyatakan heran mengapa BPN melayangkan pencekalan. Karena diketahui, stasiunnya hanya menjalankan perintah KPU yang diatur UU Pemilu no 7 tahun 2017, dan bukan sebagai pemilik acara.

"TV penyelenggara hanya menyediakan tempat, alat-alat penyiaran, tenaga dan moderator. Atas dasar itu maka tidaklah mungkin ada sikap editorial lembaga penyiaran mewarnai isi dan arah debat. Karena itu pula tidak ada alasan bagi BPN untuk menolak TV manapun sebagai penyelenggara debat," tegas Don dalam keterangan pers.

Reporter: Radityo