Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan adanya penyerangan dan perusakan yang dilakukan massa pendukung calon Bupati Tolikara, Papua. Padahal dalam beberapa pertemuan sebelumnya, dia telah memberikan penjelasan mengenai hasil pesta demokrasi tersebut.

Untuk melakukan pengamanan, Tjahjo telah meminta bantuan Polres Jakarta Pusat. Bahkan, dia meminta kepada Pasukan Pengamanan Dalam dan Satuan Polisi Pramong Praja untuk mengamankan kantor yang berada di Jalan Medan Merdeka Utara tersebut.

"Karena Kemendagri Ring Satu Istana harus diamankan, diperkuat Paspam/Satpol PP malam hari jaga Pagar Kantor tanpa senjata. Saya minta jajaran Kemendagri jangan terpancing kekerasan, mereka massa yang diperintah," katanya melalui pesan singkat, Rabu (11/10).

Dia mengatakan, telah menerima massa pendukung calon Bupati Tolikara, Papua. Bahkan, dia telah menyarankan kepada massa yang telah bertahan berhari-hari itu untuk bertemu dengan Ditjen Polpum Soedarmo dan Ditjen Otda Soemarsono.

"Semalam saya sudah salaman sama mereka dipimpin seorang Mama yang sudah pernah ketemu saya di kantor," jelasnya.

Politisi PDIP ini mengungkapkan, keputusan Pilkada bukan berada di Kementerian Dalam Negeri. Sehingga dirinya tidak bisa berwenang mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan informasi tersebut telah disampaikan kepada dua belah pihak yang bertikai dalam Pilkada Tolikara.

"Yang kalah keputusan MK sudah saya jelaskan bahwa keputusan MK final mengikat, 0mereka tidak mau tahu keputusan KPU dan keputusan MK. Menurut mereka tidak adil, dan mereka yang kalah minta Mendagri membatalkan keputusan MK dengan alasan curang," tutupnya.