Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tjahjo ingatkan tidak ada pegawai Kemendagri monopoli dengan pengusaha

Tjahjo ingatkan tidak ada pegawai Kemendagri monopoli dengan pengusaha Mendagri pimpin upacara. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-110 bersama para pegawai Kemendagri. Sebagai pembina upacara, Tjahjo berpesan kepada para pegawainya agar tidak melakukan monopoli dengan para pengusaha dalam lingkungan Kemendagri.

"Tidak ada monopolo proyek yang ada di Kemendagri. Saya masih dapat laporan eselon III dan IV yang datang ke rumah ternyata masih banyak pengusaha-pengusaha yang teken kontrak di Kemendagri sudah berkutat, berkuasa lebih dari 5 tahun," kata Tjahjo saat jadi pembina upacara di Kantor Kemendagri, Jl Merdeka Utara, Senin (21/5).

Dia meminta dalam pemerintahan baru tidak ada aspek monopoli. Dia melihat sudah ada lima tahun pengusaha yang berkuasa di lingkungan Kemendagri.

"Setop ganti rekanan yang baru. Sesuai mekanisme yang ada. Dan jangan sampai saya buka eselon mana, Dirjen mana, mana yang masih pakai rekanan lama," tegas Tjahjo.

Dia memberikan contoh dalam urusan makan di IPDN pun ditunggangi monopoli perusahaan catering. Sudah 8 tahun, kata Tjahjo, pemborong catering tersebut tidak diganti.

8 tahun, kata dia penyedia makanan di IPDN sama. Dia pun mendapat banyak keluhan mulai dari rasa. Hingga tempat penyajian masakan yang tidak layak.

"Kalau makannya tambah lezat, tambah nikmat ya enggak. Ini tambah hancur. Protes, masa Menteri ngurusin makanan praja. Kalau lebih enak, lebih murah, lebih bagus silakan," ungkap Tjahjo depan para pegawainya.

"Apalagi tempat masaknya sudah melebihi toilet kotornya. itu sangat-sangat tidak manusiawi. Itu contoh kecil dan saya melihat langsung di Cilandak maupun di IPDN," papar Tjahjo.

Dia pun tegas meminta kepada para pegawai agar menghindari monopoli tersebut. Agar terjadi penyegaran di kementeriannya.

"Baik semua kelompok-kelompok masyarakat bisa menikmati pemerataan pembangunan yang ada. Dan sesuai mekanisme yang ada. Selamat bertugas, mari kita tingkatkan layanan terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara," ungkap Tjahjo.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya
Pengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya

Padahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.

Baca Selengkapnya
Kejagung Didukung Masukan Dampak Ekologi Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi Timah
Kejagung Didukung Masukan Dampak Ekologi Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi Timah

Kejagung bekerja sama dengan ahli lingkungan untuk menghitung kerugian perekonomian negara dalam korupsi tata niaga komoditas timah.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Tinggi, Ditjen Keuda Kemendagri Dapat Penghargaan dari Jasa Raharja
Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Tinggi, Ditjen Keuda Kemendagri Dapat Penghargaan dari Jasa Raharja

Maurits menambahkan, Kemendagri konsisten dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat turun ke berbagai daerah.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Dugaan Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah
Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Dugaan Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah

Kelima tersangka tersebut terdiri atas tiga orang pihak swasta dan dua orang mantan direktur di PT Timah Tbk

Baca Selengkapnya
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,

Baca Selengkapnya
Enam Perusahaan BUMN Kolaborasi dengan KIP Perkuat Keterbukaan Informasi Publik
Enam Perusahaan BUMN Kolaborasi dengan KIP Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik memiliki peran signifikan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Importasi Gula
Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Importasi Gula

Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Importasi Gula

Baca Selengkapnya