Tjahjo desak DPR segera sahkan Perppu Pilkada jadi UU
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap agar Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada Langsung segera disahkan menjadi undang-undang. Sebab, tahun depan pemerintah akan menggelar 188 pilkada secara serentak di seluruh Indonesia.
"Tahun depan ada 188 pilkada yang dilakukan serentak. Saya kira perlu kecepatan UU yang diputuskan DPR sehingga kami ada persiapan," ungkap Tjahjo di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jl Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, Selasa (28/10).
Atas dasar itu, Tjahjo mengaku sudah berupaya melobi pimpinan DPR agar segera merealisasikan Perppu tersebut menjadi undang-undang. Namun, politikus PDIP ini mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga legislatif tersebut.
"Kami sudah melakukan lobi kepada pimpinan DPR karena pemerintah juga tidak bisa memaksa, tapi saya yakin DPR yang mana juga ada fraksi yang mendukung Perppu itu mudah-mudahan dengan cepat akan diputuskan," harapnya.
Meski masih menunggu, Tjahjo tak mau diam saja, terus melakukan pertemuan dengan internal kementerian agar terus melobi pimpinan DPR.
"Hasil pertemuan kami dengan internal kementerian akan kami infokan Kamis (30/10) besok dengan kami mengundang seluruh gubernur, bupati se-Indonesia mengenai pemahaman yang sama menyangkut pilkada keuangan pusat dan daerah," tutupnya.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca Selengkapnyaapakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca SelengkapnyaPer hari ini delapan hakim konstitusi sudah mulai mengagendakan RPH.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaAdapun pengucapan putusan atau ketetapan dari seluruh proses PHPU Pilpres 2024 dijadwalkan MK pada 22 April 2024.
Baca SelengkapnyaSuara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaPartai Persatuan Pembangunan (PPP) tak menutup kemungkinan akan mendorong Sandiaga Salahuddin Uno maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca SelengkapnyaDede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca SelengkapnyaRullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca Selengkapnya