Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tjahjo desak DPR segera sahkan Perppu Pilkada jadi UU

Tjahjo desak DPR segera sahkan Perppu Pilkada jadi UU Tjahyo Kumolo. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap agar Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada Langsung segera disahkan menjadi undang-undang. Sebab, tahun depan pemerintah akan menggelar 188 pilkada secara serentak di seluruh Indonesia.

"Tahun depan ada 188 pilkada yang dilakukan serentak. Saya kira perlu kecepatan UU yang diputuskan DPR sehingga kami ada persiapan," ungkap Tjahjo di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jl Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, Selasa (28/10).

Atas dasar itu, Tjahjo mengaku sudah berupaya melobi pimpinan DPR agar segera merealisasikan Perppu tersebut menjadi undang-undang. Namun, politikus PDIP ini mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga legislatif tersebut.

"Kami sudah melakukan lobi kepada pimpinan DPR karena pemerintah juga tidak bisa memaksa, tapi saya yakin DPR yang mana juga ada fraksi yang mendukung Perppu itu mudah-mudahan dengan cepat akan diputuskan," harapnya.

Meski masih menunggu, Tjahjo tak mau diam saja, terus melakukan pertemuan dengan internal kementerian agar terus melobi pimpinan DPR.

"Hasil pertemuan kami dengan internal kementerian akan kami infokan Kamis (30/10) besok dengan kami mengundang seluruh gubernur, bupati se-Indonesia mengenai pemahaman yang sama menyangkut pilkada keuangan pusat dan daerah," tutupnya.

(mdk/war)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada

Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
Sidang Putusan Perkara PHPU Pilpres 2024 Tetap Digelar Tanggal 22 April
Sidang Putusan Perkara PHPU Pilpres 2024 Tetap Digelar Tanggal 22 April

Per hari ini delapan hakim konstitusi sudah mulai mengagendakan RPH.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Jelang Putusan, Tim Pembela Prabowo Yakin MK Tolak Seluruh Permohonan Ganjar dan Anies
Jelang Putusan, Tim Pembela Prabowo Yakin MK Tolak Seluruh Permohonan Ganjar dan Anies

Adapun pengucapan putusan atau ketetapan dari seluruh proses PHPU Pilpres 2024 dijadwalkan MK pada 22 April 2024.

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.

Baca Selengkapnya
PPP Buka Peluang Dorong Sandiaga Uno Maju Lagi Pilkada DKI 2024
PPP Buka Peluang Dorong Sandiaga Uno Maju Lagi Pilkada DKI 2024

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak menutup kemungkinan akan mendorong Sandiaga Salahuddin Uno maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak

Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya