Tim 9 sebut KPK atur siasat sebelum ajukan PK praperadilan BG
Merdeka.com - Anggota Tim Konsultatif Independen atau kerap disebut Tim Sembilan, Imam Prasodjo, mengatakan dalam pertemuan hari dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan lembaga penegak hukum itu yakin bakal mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Tetapi menurut dia, mereka masih memperhitungkan baik dan buruk dampak upaya hukum itu.
"Pada saat hal itu terjadi, kan yang harus dihitung adalah responnya. Reaksinya seperti apa. Apakah reaksinya akan menimbulkan situasi menjadi destruktif atau tidak. Kalau itu enggak dilakukan, apa juga reaksinya. kira-kira di situ," kata Imam kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/3).
Anggota Tim Sembilan lainnya, Jimly Asshiddiqie, mengakui KPK segera menyurati Mahkamah Agung supaya bisa menghentikan efek dari keputusan Hakim Sarpin Rizaldi dalam proses praperadilan Komjen Budi. Menurut dia, meski terseok-seok, langkah KPK mempertahankan diri sudah menampakkan hasil.
"KPK juga akan membuat surat yang mengusulkan terbitnya surat MA untuk menghentikan 'Sarpin Effect', itu saja," ujar Jimly.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaTim Hukum AMIN mendesak KPU untuk menjelaskan hal tersebut
Baca SelengkapnyaOleh sebab itu, Gayus meminta agar KPU tidak terburu-buru untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 2.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Muzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres
Baca SelengkapnyaPolitikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaDengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaSikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca Selengkapnya"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca Selengkapnya