Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tifatul Sembiring: Pemblokiran itu ada dasar hukum bukan soal selera

Tifatul Sembiring: Pemblokiran itu ada dasar hukum bukan soal selera Tifatul Sembiring. Merdeka.com / Dwi Narwoko

Merdeka.com - Mantan Menkominfo Tifatul Sembiring menyatakan Kemenkominfo tidak harus langsung mengabulkan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memblokir situs Islam diduga menyebarkan ajaran radikalisme. Sebab, 19 situs tersebut ada yang sudah tidak aktif tetapi BNPT masih menyodorkannya untuk diblokir.

"Dulu kami disuruh tutup, tapi kami cek dulu. Mana yang mengandung terorisme. BNPT cek dulu apalagi ada situs yang tidak aktif tapi masih dikirimkan ke Menkominfo," kata Tifatul di gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (31/3).

Menurutnya, dari 19 situs yang diblokir, hanya 15 situs ditengarai memang mengandung ajaran radikalisme. Bahkan, ada situs Islam yang tidak mengandung ajaran yang memecah belah umat Islam.

"Situs tersebut isinya ada yang copy paste. Lalu misalnya juga arrahmah.com isinya anti-Amerika tapi tidak ada isi yang memecah belah Islam. Pemblokiran itu harus ada dasar hukumnya," ucapnya.

Selain itu, dia juga heran dengan BNPT yang mengecap situs-situs itu menyebarkan unsur radikalisme. Sebab, tak ada penjelasan secara spesifik kategori yang dituduhkan tersebut.

"Kalau pemblokiran itu harus melalui dasar hukum bukan soal selera. Apa yang dikategorikan radikal itu. Ini kan abu-abu. BNPT harus berbicara dengan Kementerian Agama apa yang dikategorikan radikal," tutup Mantan Presiden PKS ini.

(mdk/efd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Cak Imin Minta Doa ke Relawan

Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Cak Imin Minta Doa ke Relawan

Cak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.

Baca Selengkapnya
PBNU Tetapkan 1 Ramadan 1445 H Jatuh Pada 12 Maret 2024

PBNU Tetapkan 1 Ramadan 1445 H Jatuh Pada 12 Maret 2024

Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024

Baca Selengkapnya
Temuan BNPT: Budaya Patriaki Beri Andil Penyebaran Paham Radikal pada Perempuan

Temuan BNPT: Budaya Patriaki Beri Andil Penyebaran Paham Radikal pada Perempuan

Budaya patriaki memiliki andil cukup besar dalam penyebaran paham radikal pada kaum perempuan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Panglima TNI Jenderal Agus Bicara Investasi Akhirat, Bergerak Dalam Gelap Mencari Ridho-Nya

Panglima TNI Jenderal Agus Bicara Investasi Akhirat, Bergerak Dalam Gelap Mencari Ridho-Nya

Panglima TNI Agus Subiyanto adalah sosok yang sangat religius, ia sering sholat Subuh berjamaah di masjid dan menyampaikan tentang pentingnya akhirat.

Baca Selengkapnya
BPIP: Bangsa Ini Sudah Biasa Bertindak dengan Menghargai Perbedaan

BPIP: Bangsa Ini Sudah Biasa Bertindak dengan Menghargai Perbedaan

Dengan perilaku toleransi tinggi, Indonesia diyakini kebal dengan serangan paham radikal terorisme ingin pecah belah NKRI.

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Kasus Prajurit TNI Meninggal usai Tabrak Lari, Pelaku Akhirnya Serahkan Diri usai Buron

Kasus Prajurit TNI Meninggal usai Tabrak Lari, Pelaku Akhirnya Serahkan Diri usai Buron

Diduga tak bisa mengendalikan kemudi, truk itu menambrak korban hingga membuatnya meninggal di tempat.

Baca Selengkapnya
Ketua PBNU Berharap Ramadan Bisa Turunkan Tensi Politik

Ketua PBNU Berharap Ramadan Bisa Turunkan Tensi Politik

Bulan Ramadan harus jadi momentum untuk meningkatkan kesabaran dan pengendalian diri

Baca Selengkapnya
Respons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?

Respons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?

Tudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.

Baca Selengkapnya