Tifatul mengaku tak membangkang SBY soal kenaikan BBM

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didepak dari koalisi pemerintah gara-gara ikut menolak kenaikan harga BBM. Namun, menteri dari PKS di kabinet mengaku tidak pernah membangkang terhadap rencana pemerintah itu.

"Kalau saya di kementerian tidak boleh berbeda pendapat dengan presiden. Untuk kebijakan kenaikan BBM saya aktif mensosialisasikan kenaikan BBM ini," ujar Tifatul kepada merdeka.com di Jakarta Barat, Rabu (4/3).

Tifatul mengakui ia dan menteri-menteri terkait juga berkoordinasi untuk menjelaskan di media soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Mantan Presiden PKS ini mengaku siap di-reshuffle jika Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden menghendaki hal tersebut.

"Siap tidak siap, PKS ya direshuffle saja. Soal kabinet itu kewenangan presiden dan di jamin oleh Undang-Undang," katanya.

Menurut Tifatul, jika presiden akan mendepak PKS dari koalisi tentu Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu sudah mengkalkulasi. "Itu sudah pilihan terbaik untuk bangsa," tegas Tifatul.

Usai rapat Sekretariat Gabungan Partai Koalisi di Cikeas semalam, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan PKS sudah tidak berada di koalisi lagi.

"Sekarang ini ada lima sekarang. Yang bersama-sama dengan pemerintah hanya ada lima," ujar Syarief.

Partai pendukung koalisi pemerintahan SBY-Boediono di awal pemerintahan ada enam yakni, Partai Demokrat, Golkar, PKB, PPP, PAN, PKS.

Rapat setgab yang dilakukan semalam kembali membahas isi kontrak koalisi. Di antaranya pasal penguatan terhadap partai pendukung pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. (mdk/ren)