Tifatul akui data penerima BLSM tidak akurat

Merdeka.com - Karut marut Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM terus bergulir. Publik menilai data penerima BLSM tidak tepat sasaran, karena tak sedikit warga miskin yang terdaftar.

Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring mengakui masih ada kekurangan atas data penerima BLSM. Sebab, pemerintah masih menggunakan daftar Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikumpulkan pada 2011 lalu.

"Itu kan data tahun 2011, jadi ada deviasi dua tahun ini sekitar 6-7 persen. Itu juga diakui oleh tim dari BPS. Mungkin itu tinggal di update saja. Wajar lah, tinggal di update saja, ada yang meninggal, ada yang pindah rumah, ada yang kaya sekarang, dulu juga orang ada yang naik motor ambil BLT itu. Ini kan sekarang udah lebih terukur pendapatan mereka berapa" kata Tifatul di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/6).

Menurutnya, sulit memastikan data yang dikumpulkan BPS terhadap warga Indonesia yang jumlahnya mencapai 250 juta jiwa. Namun, dirinya masih mengklaim angka itu masih lebih baik sebagai landasan pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk menerima Rp 300 ribu per keluarga.

"Mungkin saja 2011 orang penerima BLSM susah keadaannya, tapi 2013 orang sudah berubah kan," kilahnya.

Seperti diketahui, banyak warga miskin tak terdaftar sebagai penerima BLSM. Salah satu contoh, Warkem (65 tahun), nenek tua yang sangat miskin ini tidak kebagian jatah BLSM. Satu lagi bukti karut marut pembagian BLSM.

Warkem yang hidup sebatang kara, tidak bisa melakukan aktivitas apa pun. Dia tinggal di rumah berukuran 4x5 meter di RT 03/ RW 01 Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, Banyumas Jawa Tengah. Tak ada ruang tamu di rumahnya. Hanya kamar tidur yang menyatu dengan dapur. Sedangkan untuk kegiatan mandi cuci kakus (MCK), Warkem bergantung pada sungai yang mengalir tak jauh dari tempat tinggalnya.