Tiap hari, listrik di Pulau Karimunjawa hanya nyala 6 jam

Merdeka.com - Menyikapi kelangkaan listrik di Pulau Karimunjawa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten (Pemkab) Jepara. Untuk memenuhi kebutuhan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jateng akan memasang pembangkit listrik hybird di pulau besar Karimunjawa. Di sana, listrik hanya menyala 6 jam per hari.

Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kebutuhan dan sarana pembangkit listrik di Pulau Karimunjawa sampai saat ini masih di kelola sendiri oleh Pemkab Jepara. "Bahkan akibat minimnya alokasi anggaran untuk memenuhi pasokan listrik di Kabupaten Jepara membuat penerangan di wilayah Karimunjawa hanya mampu dihidupkan selama 6 jam per hari. Mulai dari pukul 6 petang hingga 12 dini hari," katanya di Gedung Gubernuran, Pemprov Jawa Tengah Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah Rabu (19/2).

Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Karimunjawa, pihaknya telah memerintahkan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jateng untuk berkoordinasi dengan Pemkab Jepara.

"Upaya ini dilakukan selain untuk segera mengetahui kebutuhan listrik di wilayah setempat yang mendesak juga rencana penetapan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di kabupaten setempat," tuturnya.

Ganjar menerangkan, sementara ini tenaga pembangkit listrik yang digunakan untuk wilayah Karimunjawa baru menggunakan diesel dengan bahan bakar dari solar non subsidi. "Namun mahalnya harga solar tersebut membuat pemda setempat mines Rp 12 miliar untuk memenuhi pasokan listrik itu," ungkapnya.

Sedangkan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah Teguh Dwi Paryono menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan listrik di Karimunjawa setidaknya di butuhkan pasokan listrik bertenaga 3 megawatt.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang mendesak rencananya segera dibangun pembangkit listrik hybird yang bertenaga 1 megawatt dan dipasang pada pulau besar di Karimunjawa. "Karena pulau tersebut merupakan sebagai pusat sarana transportasi dan destinasi wisata Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Pemprov Jateng juga sedang melobi PT Pertamina agar mengizinkan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah. Aturan BBM nonsubsidi itu telah membuat masyarakat kepulauan itu resah karena listrik yang semula bisa menyala 12 jam kini hanya bisa selama 6 jam perharinya.

"Bupati menyampaikan, penyetopan BBM subsidi telah membuat PLTD merugi hingga Rp 2 miliar," ungkapnya.

Ganjar kemudian langsung meminta Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melobi PT Pertamina. "Kalau ini tidak diselesaikan ya bahaya. Sementara, jika menunggu PLTGU lama, itu baru mau dibangun. Sekarang paling tidak ya mencarikan solarnya dulu," jelasnya.