Tes Wawasan Kebangsaan KPK Didesak Diaudit

Merdeka.com - Manajer Riset Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko mendesak, pembuatan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK diaudit. Sebab, banyak pertanyaan yang tidak relevan dengan wawasan kebangsaan, bias gender dan melecehkan logika. Tes tersebut tidak menyiratkan wawasan kebangsaan.

"Hal yang lebih krusial adalah perlu dilakukan audit bagi pembuat tes tersebut, karena tes tersebut benar-benar tidak menyiratkan ukuran seseorang tersebut berwawasan kebangsaan," katanya kepada wartawan, Jumat (14/5).

Dia mengatakan, tes tersebut perlu dipastikan apakah sudah terstandarisasi dan pernah diujicobakan. Perlu transparansi.

"Yang terjadi baru-baru ini kan saling lempar tanggung jawab antara Kemenpan RB, BKN hingga BAIS TNI," jelasnya.

Ketua KPK Firli Bahuri juga perlu menjelaskan kepada publik ambang batas 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos. Firli perlu menjawab asumsi masyarakat bahwa tes itu menjadi upaya pelemahan KPK.

"Sehingga bagi Pimpinan KPK perlu menjelaskan ke publik berapa batas ambang bawah nilai saat dinyatakan tidak memenuhi syarat," ungkap Wawan.

Dia menegaskan, alih status menjadi aparatur sipil negara seharusnya tidak merugikan pegawai KPK. Sebab dalam UU KPK hingga putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan alih status tersebut tidak boleh merugikan pegawai KPK yang sudah ada. Diduga Pimpinan KPK melanggar aturan UU KPK dan PP 41/2020 tentang pengalihan pegawai KPK.

"Dalam UU, PP dan bahkan putusan MK menyatakan bahwa pengalihan status tidak boleh merugikan pegawai KPK yang sudah eksis," tutup Wawan.