Tes urine, 5 anggota Polda Sulteng positif

Merdeka.com - Sebanyak lima personel Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah, terindikasi positif narkoba. Hal itu berdasarkan tes urine dadakan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulteng.

Tes urine diikuti 125 anggota Polri di lingkup Polda Sulteng, dimulai terlebih dahulu oleh Kapolda Sulteng, Brigjen Pol Rudy Sufahriadi yang kemudian diikuti oleh ratusan personel Polri.

"Meski sudah postif, namun perlu didalami lagi. Karena tidak menutup kemungkinan adanya zat dari obat-obat maupun vitamin yang dikonsumsi oknum itu," papar Kepala BNNP Sulteng, Kombes Djoko Marjatno di Polda Sulteng, Senin (11/4).

Djoko menjelaskan, pihaknya belum dapat memastikan apakah polisi itu positif sebagai pengguna narkoba atau hanya terkontaminasi bahan adiktif tercampur dalam obat-obatan mereka.

Selain itu, sambung Djoko, tes urine ini merupakan program rutin Polda Sulteng, untuk mengecek sejauh mana adanya anggota yang terkontaminasi dengan penyalahgunaan narkoba.

"Jika ada yang terbukti positif selaku pengguna narkoba, tentunya Kapolda sendiri akan menindak secara tegas. Sedangkan pihak BNN sendiri sifatnya hanya membantu dan menyarakan untuk proses asesmen medis," tegas Djoko.

Di tempat terpisah, pihak BNNP juga melaksanakan tes urin di lingkungan Batalyon Yonif 711, sesuai permintaan institusi tersebut. Pemda Sulteng juga ikut menyarankan agar tes juga dilakukan bagi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sementara itu, Kapolda Sulteng Brigjen Pol Rudy Sufahriadi mengatakan bahwa pelaksanaan tes urine merupakan tindak lanjut dari pernyataan presiden Joko Widodo, yang sangat jelas akan berperang terhadap Narkoba.

"Jadi hal ini wajib dilaksanakan dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba di wilayah Sulteng," ucap Rudy kepada Antara.

"Saya sengaja mengambil waktu ke sini, sehingga semua anggota juga harus mengikuti untuk tes urine. Jika ada yang positif pasti dihukum berdasarkan aturan yang ada. Namun kita akan melakukan pembinaan terlebih dahulu. Kalau memang tidak bisa dibina, baru kita tindak tegas," tutup Rudy.