'Tes keperawanan calon polisi serangan seksual pada perempuan'

Merdeka.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) ikut angkat bicara terkait tes kesehatan khusus kelamin wanita yang ingin masuk Polwan. Komnas perempuan menilai cara itu merendahkan derajat kaum perempuan.

"Tes keperawanan merupakan tindak serangan seksual yang merendahkan derajat manusia dan diskriminatif terhadap perempuan," kata Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah keterangan tertulis kepada merdeka.com, di Jakarta, Jumat (21/11).

Oleh karena itu, Komnas Perempuan mendesak Kapolri Jenderal Sutarman mencabut kebijakan tersebut. Sebab, Komnas Perempuan menilai jika praktik tersebut tetap berlangsung, maka institusi Polri melanggar konstitusi hak warga negara. Seperti Pasal 28I Ayat 2 untuk hak bebas dari diskriminasi dan Pasal 28G Ayat 1 tentang hak atas perlindungan diri, harkat dan martabat, dan Pasal 27 Ayat 1 tentang hak kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan

"Menyerukan agar Kapolri segera mengeluarkan kebijakan tertulis untuk memastikan tidak ada toleransi terhadap praktik tes keperawanan," terang dia.

"Sebab budaya penghakiman moralitas dapat memutus akses pekerjaan bagi perempuan korban kekerasan seksual, tes ini juga berpotensi melanggar Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28D Ayat 2 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak," terangnya.

Sebelumnya kewajiban tes keperawanan untuk menjadi polisi wanita (polwan) di Indonesia mendapat perhatian dunia. Surat kabar Daily Mail Inggris hari ini, Selasa (18/11) mengulasnya dan menyebut tes itu sangat menyakitkan dan membuat trauma bagi kaum hawa.

Sementara itu Kapolri sempat membantah masih ada pemeriksaan keperawanan. Jenderal Sutarman menegaskan hanya ada pemeriksaan kesehatan bukan tes keperawanan.