Merdeka.com - Dua saksi dihadirkan dalam persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapanuli Selatan (Tapsel) pada 2005 dengan terdakwa Rahudman Harahap, Wali Kota Medan nonaktif, di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (21/5).

Salah satu saksi, yang sudah dipidana dalam perkara sama, menyatakan perbuatannya atas permintaan terdakwa.

"Setelah saya cairkan dari bank, dananya diminta pimpinan. Saya berikan," kata Amrin Tambunan, mantan Bendahara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapsel 2002-2005, di hadapan majelis hakim yang diketuai Sugiyanto.

Saat hakim menanyakan siapa atasannya, Amrin menjawab, "Drs Rahudman Harahap."

Amrin sudah dipidana 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dalam perkara dugaan korupsi TPAPD ini. Dia sekarang ditahan di Rutan Tanjung Gusta, Medan, setelah beberapa waktu lalu dipindahkan dari Lapas Padangsidimpuan.

Dalam kesaksiannya, Amrin menyatakan, sebagian dana TPAPD Tapsel triwulan 3 dan seluruh dana triwulan 4 pada 2005 terpakai untuk menambah biaya perjalanan dinas bupati, wakil bupati dan sekda Tapsel.

"Uangnya (perjalanan dinas) ada, tapi kurang," papar Amrin.

Dia menyatakan kwitansi untuk biaya perjalanan dinas itu sebenarnya ada. Namun, dokumen itu tidak dikembalikan pengacara yang sudah diberhentikannya.

Ditanya soal uang pengganti kerugian negara Rp 1,5 miliar yang dibayarkannya pada persidangan di PN Padangsidimpuan, Amrin menyatakan pembayaran itu atas anjuran jaksa. Tiga hari sebelum sidang putusan, penasihat hukum dan kasipidsus memerintahkannya agar mengganti kerugian negara itu.

"Yang jelas uang itu atas perintah Kasipidsus, kalau tak kau bayar maka hukumanmu akan tinggi kali," paparnya.

Hanya saja, Amrin mengaku tidak tahu dari mana asal uang itu. Setahunya uang itu berasal dari seseorang bernama David, namun dia tidak mengenal sosok ini.

Hakim Sugiyanto bertanya, "Apakah itu uang terdakwa?"

"Tidak tahu Pak Hakim. Karena saya lhat uang itu terletak di meja majelis hakim," jawab Amrin.

"Berarti uang misterius ya," tukas Hakim Sugiyanto.

Dalam sidang itu, JPU juga menunjukkan bukti dokumen pencairan dana kepada majelis hakim, saksi dan terdakwa. Berkas itu memuat tanda tangan Amrin dan Rahudman.

Saat ditanya tanggapannya, Rahudman menyanggah kesaksian Amrin. Dia menyatakan bekas bawahannya itu tidak ada soal pelaporan pencairan dana TPAPD.

"Terpenting, pertanggungjawaban TPAPD itu sudah sesuai. Saya tidak pernah menerima, kalau pernah menerima, pasti ada kwitansinya. Kwitansi dia saja dipalsukannya," ucap Rahudman.

Namun, Amrin tetap pada keterangannya. Sebelumnya dia menjawab, "Kalau menurut Bapak, bagaimana mungkin saya sebagai golongan 3A tidak melaporkan itu kepada atasan saya. Saya golongan 3A boleh dibilang tidak punya apa-apa."

Sebelum mendengar kesaksian Amrin, majelis hakim juga mendengar keterangan saksi lainnya, yaitu Haplan Tambunan. Dia merupakan pemegang kas daerah atau bendahara umum daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapsel.

Setelah mendengarkan keterangan dua orang saksi, majelis hakim menunda persidangan. Sidang selanjutnya akan digelar Kamis (23/5).

Persidangan dengan terdakwa Rahudman Harahap hari ini merupakan kali ketiga digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan. Sebelumnya, Rahudman sudah dua kali duduk di kursi terdakwa dalam perkara korupsi Rp 1,5 miliar dari dana TPAPD Tapsel pada 2005. Ketika kasus korupsi terjadi dia masih menjabat Pj Sekda Tapsel. Saat ini Rahudman sudah dinonaktifkan dari jabatan Wali Kota Medan.

Jalannya sidang cukup menarik perhatian. Pengunjung yang tak dapat masuk ke ruang sidang memilih menonton dari dua layar televisi yang disediakan di lobi pengadilan. Pengunjung bahkan rela duduk di lantai demi menyaksikan jalannya persidangan.