Terkait Otsus, Komponen Masyarakat Papua Barat Sepakat Jaga Stabilitas Keamanan

Merdeka.com - Lembaga dan elemen di Papua Barat setuju terhadap revisi Undang-Undang Otonomi Khusus atau. Lembaga Papua seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), Fraksi Otsus DPR PB, DAP Wilayah III Doberay, Parlemen Jalanan dan Garda Merah Putih Papua Barat bersepakat untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat.

Ketua MRP Papua Barat Maxi Ahoren, menyatakan meski belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, namun Sebagian besar aspirasi mereka sudah masuk dalam revisi UU Otsus. Dari sejumlah pasal tersebut, di antaranya tentang kehadiran Fraksi Otsus di tingkat kabupaten kota.

"Jika usulan kami tidak diakomodir, maka kami akan menolak. Namun lebih dari 50 persen aspirasi terkait revisi yang kami berikan sudah dimasukkan dalam revisi. Kami sejauh ini sudah berjuang agar seluruh aspirasi kami di akomodir oleh pansus dan pemerintah," kata Maxi dalam sebuah diskusi yang digelar Rabu kemarin.

"Saya mengajak kita semua bersama-sama mengawal berjalannya Otsus. Tidak perlu lagi ada demonstrasi. Kalau ada ketidakpuasan, ada mekanisme yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan berdialog," terangnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Otsus, George Dedaida menyampaikan revisi memang tidak bisa memuaskan semua pihak di Papua Barat. Fraksi juga sudah memberikan sejumlah poin dalam revisi.

"Kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Proses pembangunan di Papua Barat harus terus berjalan. Dan itu perlu kerja sama semua pihak. Koordinasi lintas lembaga. Komunikasi dengan segenap elemen perlu ditingkatkan," tutur George.

Masih dalam alur diskusi, Ketua DAP Wilayah III Doberay, Zakarias Horota mengakui selama kurun waktu 20 tahun berlangsungnya Otsus di Papua, masih banyak yang perlu dievaluasi. Dia mengambil contoh kasus pemerintah pusat terkesan enggan untuk berdialog. Bukan hanya itu, Horota menilai ada sejumlah persoalan yang tidak selesai.

Pandangan yang sama juga disampaikan Panglima Parlemen Jalanan, Ronald Mambiew. Menurut dia, salah satu indikator kegagalan Otsus adalah soal kewenangan. Pusat, menurut dia, belum memberikan sepenuhnya kepada Papua untuk mengurus daerahnya. Ronald berjanji Parlemen Jalanan akan terus kritis melihat pelaksanaan Otsus.

"Kami akan konsisten memberikan masukan dan kritik dengan cara-cara yang baik agar implementasi Otsus bisa terlaksana dengan baik. Sehingga kehadiran Otsus bisa dirasakan semua masyarakat di Papua," tutur Ronald.

Narasumber lainya, Ketua Garda Merah Putih Papua Barat, Samuel Mandowen menyatakan sikap tegas pihaknya tidak berubah sejak awal yang sudah mendukung Otsus dilanjutkan. Menurutnya, selama pemberlakuan Otsus, ada sejumlah capaian pembangunan yang sudah dirasakan.