Merdeka.com - Calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (33) mengaku bersedia ditegur dan mendapatkan hukuman, jika terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan saat berkampanye. Putra sulung presiden Joko Widodo itu mengatakan, selalu didampingi oleh petugas Bawaslu saat blusukan maupun melakukan kampanye.

"Semua kegiatan saya itu kan didampingi oleh Bawaslu. Kalau ada yang melanggar, itu otomatis di detik itu juga langsung ditegur kok. Jadi kalau ada yang salah dari kami ya, monggo langsung ditegur. Dan saya kira Bawaslu melekat semua ke saya, kalau ada yang salah-salah langsung ditegur. Silakan kalau ada yang salah saya siap ditegur, mendapat hukuman dan lain-lain," ujar Gibran, Rabu (18/11).

Terkait banyaknya orang yang ikut mengantarkannya saat mendaftar Pilkada ke KPU pada 4 September lalu, suami Selvi Ananda itu pun memberikan alasan. Bahwa saat itu, terangnya, DPC PDIP Solo sudah membatasi peserta sesuai ketentuan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo.

"Kalau pendaftaran dulu, dari DPC PDIP orang yang mengawal saya sudah sesuai ketentuan, di bawah 50 orang," kilahnya.

Massa pendukung Gibran saat mendaftar ke KPU memang menjadi sorotan, saat pemerintah dan kepolisian mempersoalkan kerumunan yang terjadi saat imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menikahkan putri keempatnya, Syarifah Najwa Syihab beberapa hari lalu.

Kepolisian mengambil tindakan terhadap orang-orang ysng ikut bertanggung jawab pada acara resepsi di Petamburan itu. Sementara acara kerumunan massa saat putra sulung Presiden Joko Widodo mendaftar ke KPU tidak mendapatkan tindakan yang sama.

"Yang jelas, kalau ada salah dari kami, kami siap ditegur oleh Bawaslu kok. Kalau ada yang salah misalnya pengumpulan massa atau apa, saya siap ditegur, gitu aja," tandasnya.

Sebagai paslon di Pilkada Solo, Gibran mengaku selalu berkomitmen mematuhi aturan KPU terkait protokol kesehatan. Menurutnya, Pilkada Solo saat ini bukan lagi bicara menang dan kalah, tetapi bagaimana agar masyarakat sehat dan tidak sampai muncul klaster Pilkada.

"Kita bicara kesehatan warga itu nomor satu. Jangan sampai ada klaster Pilkada. Warga sehat ekonomi kuat," tandasnya.