Terima suap SGD 110 ribu, hakim tinggi Manado dituntut 8 tahun penjara

Merdeka.com - Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono dituntut 8 tahun pidana penjara atas penerimaan hadiah atau janji SGD 120 ribu atas pengurusan perkara banding Marlina Moha Siahaan, ibu kandung Aditya Moha Siahaan. Dari janji SGD 120 ribu, Sudi baru menerima secara fisik SGD 110 ribu.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudiwardono 8 tahun, denda Rp 500 juta, dan subsider 6 bulan kurungan," ujar Jaksa Ali Fikri di Pemgadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (9/5).

Sudi ditengarai, menyanggupi permintaan Aditya yang menginginkan agar sang ibu, tidak ditahan oleh Pengadilan Tinggi Manado selama proses banding. Marlina merupakan terpidana korupsi TPAPD Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Atas permintaan tersebut, Sudi memberi tarif SGD 80 ribu.

Aditya pun menyanggupi permintaan itu. Namun, proses hukum Marlina tetap berjalan, sementara Aditya menginginkan agar sang ibu bebas dari segala pidana.

Sudi mengamini permintaan Aditya hanya saja ada tarif tambahan yakni SGD 40 ribu, sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya saat keduanya bertemu.

"Pada tanggal 6 Oktober 2017 Aditya Moha mendatangi hotel Alila, Pecenongan, Jakarta Pusat, lalu ke lantai 12 dan menemui ke kamar Sudi lalu keduanya ke tangga darurat dan memberikan uang SGD 30 ribu. SGD 10 ribu sedianya telah disiapkan oleh Aditya namun sebagai jaminan agar Marlina benar-benar bebas," ujarnya.

Dalam tuntutannya, jaksa juga mencantumkan hal-hal memberatkan dan meringankan. Sebagai hakim tinggi, Sudi dinilai telah mencederai upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu, perbuatan Sudi telah mencederai dunia peradilan. Hal hal tersebut menjadi pertimbangan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum.

"Sementara hal meringankan terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya," ujar Jaksa Ali.

Atas perbuatannya itu, Aditya dituntut bersalah telah melanggar Pasal 12 Ayat 1 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.