Tenaga Medis, TNI, Polri Hingga Legislatif Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19
Merdeka.com - Pemerintah telah menentukan kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19 tahap awal. Adapun kelompok pertama yang diprioritaskan mendapat vaksinasi adalah, paramedis, TNI, Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik sebanyak 3,4 juta orang dengan total kebutuhan 6,9 juta dosis.
"Kemudian (kelompok kedua) masyarakat, tokoh agama, daerah, kecamatan, RT/RW 5,6 (juta orang), (kebutuhan vaksin) 11 juta (dosis)," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Jokowi, Senin (12/10).
Selanjutnya, seluruh tenaga pendidik mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi. Airlangga mengatakan setidaknya ada 4,3 juta orang yang masuk kelompok prioritas ini dengan total kebutuhan vaksin sebanyak 8,7 juta dosis.
Lalu, aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah serta legislatif dengan sebanyak 2,3 juta orang dengan kebutuhan 4,6 juta dosis. Kelompok prioritas kelima yakni, peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sekitar 86 juta orang dengan total kebutuhan vaksin 173 juta dosis.
Terakhir, adalah masyarakat yang berusia 19-59 tahun sebesar 57 orang dengan kebutuhan vaksin sekitar 115 juta dosis. Dengan begitu, dia mengungkapkan, ada 160 juta penduduk Indonesia yang ditargetkan mendapatkan vaksin Covid-19 dengan total kebutuhan 320 juta dosis.
Airlangga menjelaskan, pemerintah menargetkan 135 juta untuk 135 juta penduduk Indonesia dapat disuntik vaksin corona pada 2021. Nantinya, satu orang akan di vaksin dua kali sehingga total kebutuhan vaksin tahap awal sekitar 270 juta.
"Sisanya nanti terus didorong untuk 2022," terangnya.
Sebelumnya, rombongan pemerintah Indonesia bertolak ke China Sabtu lalu untuk memastikan ketersediaan vaksin yang akan diimpor langsung ke tanah air bulan depan. Ada tiga produsen yang didatangi Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Biofarma yaitu Cansino, G42/Sinopharm dan Sinovac.
Ketiga perusahaan tersebut sudah masuk tahap akhir dalam uji klinis. Ketiga perusahaan ini pun telah mendapatkan Emergency Use Authorization dari Pemerintah Tiongkok pada Juli 2020 lalu. Meski begitu, masing-masing perusahaan pun memiliki kapasitas produksi yang berbeda.
Tahun ini Cansino menyanggupi 100 ribu vaksin untuk single dose (satu kali vaksinasi per orang) di bulan November 2020, dan sekitar 15-20 juta untuk tahun 2021. G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin untuk dual dose (dua kali vaksinansi per orang) tahun ini. Lalu 5 juta dosis akan mulai datang pada bulan November 2020.
Sementara itu Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020. Komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin untuk single dose vials pada minggu pertama November.
Lalu 1,5 juta dosis vaksin untuk single dose vials selanjutnya pada minggu pertama Desember 2020 dan ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk. Kemudian tahun 2021, Sinopharm mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), Sinovac 125 juta (dual dose).
Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaPresiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaDari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta agar para tenaga PPPK untuk bekerja keras.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengklaim Indonesia mengalami cuaca ekstream yang mengakibatkan kehidupan masyarakat terganggu
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, bendungan dan Instalasi Pengolahan Air itu memiliki banyak manfaat untuk masyarakat.
Baca SelengkapnyaArief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca Selengkapnya