Tenaga Kesehatan PON XX Tuntut Pemda dan Pusat Bayar Honor

Merdeka.com - Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua beberapa waktu lalu masih menyisakan persoalan. Usai kasus honor sopir yang belum terbayar, hal yang sama juga dialami tenaga kesehatan dan fotografer yang bertugas selama PON berlangsung.

"Kami menuntut Gubernur Papua Lukas Enembe agar segera bertanggung jawab terhadap hak relawan kesehatan PON yang gajinya belum dibayar sampai sekarang. Kami menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerintahkan aparat hukum melakukan pemeriksaan dan audit keuangan PB PON XX Papua. Kami menuntut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua bertanggung jawab penuh terhadap hak relawan kesehatan PON XX Papua," kata Hein Yopi Olua, salah satu tenaga kesehatan di PON Papua, Selasa (30/11).

Yopi pun bercerita, rekrutmen tenaga medis untuk PON XX Papua 2021 berasal dari Pemerintah Provinsi Papua. Menurutnya saat itu, rumah sakit dan puskesmas diminta kirim tenaga dengan memasukkan dokumen administrasi sesuai persyaratan hingga nomor rekening. Bahkan nomor rekening diminta sampai berkali-kali.

Sementara itu, Vani salah satu relawan kesehatan mengaku hingga PON XX selesai, haknya belum juga dibayarkan, sehingga dia bersama ratusan rekan medis lainnya menyepakati untuk menyuarakan hal itu.

"Kalau relawan medis dan tenaga medis, yang kami dengar honornya berbeda, mulai dari Rp300 ribu hingga Rp600 ribu per hari. Hanya saja hal ini yang kami butuh kejelasan dari pihak yang bertanggung jawab," ujar Vani.

Tidak hanya itu, tenaga fotografer yang berasal dari komunitas setempat juga mengalami nasib serupa. Irfak, salah satu fotografer PON XX Papua bercerita, ia bersama-sama kawan-kawannya ikut membantu dalam pelaksanaan PON melalui rekrutmen yang dibuka Humas PB PON Papua.

"Iya semua berkas pendaftaran yang diminta PB PON Papua kita buat, bahkan sampai id card komunitas foto disuruh masukan juga plus alat- alat yang kita gunakan," sebut Irfak.

Sementara itu, PB PON XX Papua melalui Wakil Sekretaris IV Bidang Humas dan PPM PB PON XX Papua, Kadkis Matdoan menyebutkan, dana induk sudah habis dan sementara sedang diurus oleh Bendahara Umum PB PON, Theo Rumbiak kepada Pemerintah Provinsi Papua lewat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).