Temui Presiden Jokowi, KPU bahas Pilkada serentak
Merdeka.com - Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendatangi Kantor Presiden, Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Tampak hadir Ketua KPU Husni Kamil Manik, anggota komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Hadar Nafis Gumay dan Arief Budiman.
Kehadiran komisioner KPU di Istana Kepresidenan adalah untuk membahas perihal kemungkinan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.
"Iya. Nanti kita bahas," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada wartawan di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (10/2).
Pembahasan, lanjut Husni, akan mencakup berbagai hal, termasuk persoalan mekanisme hingga teknis pelaksanaan. "Itu nanti kita omongin," tegasnya.
Husni mengatakan, opsi pelaksanaan Pilkada serentak, tidak bisa dilaksanakan tahun 2015 lantaran KPU belum siap. Namun, Husni mengaku masih menunggu masukan dari Komisi II DPR.
"Iya. Enggak bisa semua tahun ini. Itu nanti yang kita bicarakan tahapannya. Kita juga masih nunggu konsep dari Komisi II seperti apa. Ada yang bilang, ada tiga tahap sampe 2018. Kita juga belum dapat konsepnya. Nanti kita bicara dengan Komisi II," tuturnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaSementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar format debat yang dibuat KPU ini diubah karena dinilai menjadi ajang saling menyerang personal.
Baca Selengkapnya