Temui Jokowi, Wiranto tegaskan tak terlibat pelanggaran HAM 1998

Merdeka.com - Nama mantan Panglima ABRI Wiranto kerap dikait-kaitkan dengan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat saat kerusuhan 1998. Wiranto mengakui isu tersebut selalu menghantui. Termasuk setelah dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan, isu pelanggaran HAM 98 kembali muncul.

Sejumlah aktivis mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Wiranto masuk lingkaran menteri kabinet kerja. Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo mengungkapkan Wiranto telah menghadap Presiden untuk menyampaikan hal sebenarnya. Kepada Presiden, Wiranto mengaku tidak terlibat kasus pelanggaran HAM.

"Sampai hari ini tadi sudah dijelaskan, disampaikan kepada Presiden oleh Pak Wiranto bahwa Pak Wiranto tidak ada persoalan terkait dengan HAM," ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/7).

Mantan Plt Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menegaskan Presiden Jokowi tidak salah pilih menteri. Jokowi selalu mencari tahu rekam jejak dan prestasi sejumlah tokoh sebelum menunjuk menjadi menteri kabinet kerja.

"Presiden sebelum memilih menterinya kan ada tracking. Saya hanya sebatas itu yang saya tahu. Tanya ke Pak wiranto detailnya," ucap dia.

Sebelumnya, KontraS dan IKOHI menolak Wiranto menjabat Menko Polhukam karena terduga pelaku pelanggaran HAM penculikan aktivis 1998 pada orde baru. Ketua IKOHI Wanmayetti mengatakan, saat itu Wiranto adalah panglima TNI yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penugasan operasi dan pengendalian pasukan TNI.

"Wiranto adalah orang yang bertanggung jawab atas berbagai tindak pelanggaran HAM berat, di antaranya kasus Kerusuhan Mei 1998, penculikan dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998, Kasus Trisakti dan Semanggi, serta kerusuhan pasca referendum Timor Timur 1999. Kasus-kasus tersebut menjadi catatan kelam dalam sejarah Republik Indonesia di mana anak-anak bangsa menjadi korban dari kebrutalan aparat keamanan negara," kata Wanmayetti, Rabu (27/7).

Menurutnya, penunjukan Wiranto tentu mencederai janji presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Janji untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu mendorong para korban dan keluarga korban mendukung penuh agar ia terpilih menjadi presiden.