Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Temui Jokowi, KY minta kewenangan untuk sadap hakim

Temui Jokowi, KY minta kewenangan untuk sadap hakim Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh. Aryo Putranto©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisioner Komisi Yudisial (KY) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Komisioner KY Imam Anshori Saleh mengatakan, masalah anggaran dan kewenangan KY menjadi bahasan utamanya. Salah satu kewenangan KY yang ingin kembali diberlakukan adalah mengenai masalah penyadapan.

"Masalah anggaran dan kewenangan-kewenangan KY yang selama ini terhambat, penyadapan, perekaman kan kami punya kewenangan," kata Imam kepada wartawan usai bertemu Presiden Jokowi, Jakarta, Jumat (16/1).

Menurut dia, KY memiliki kewenangan penyadapan sebagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi batasan KY, diperbolehkan menyadap tidak menyangkut soal pidana.

"Kami menyadap karena tidak menyangkut pidana tapi etik. Makannya itu tadi ada Menkum HAM yang akan mengharmonisasikan hal ini," jelasnya.

Selain itu, KY meminta Jokowi untuk membuat payung hukum soal rekrutmen calon hakim. Sebab, selama lima tahun terakhir ini, tidak ada rekrutmen calon hakim karena belum adanya peraturan presiden (Perpres).

"Yang penting juga kami bersama MA kan sekarang ini merekrut hakim biasa. Ini hampir lima tahun enggak ada rekrutmen, itu menghambat karena khawatir terjadi krisis hakim. Ini karena belum ada perpres yang mengatur pembiayaan untuk calon hakim, dulu ada calon hakim PNS," jelas Imam.

"Sekarang dalam UU yang baru kan hakim dan calon hakim pejabat negara, perlu dirubah nomenklaturnya melalui kepres," imbuhnya.

(mdk/has)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket

Jokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket

Kata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana

Tak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana

Ari menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.

Baca Selengkapnya
Jokowi Berhentikan Khofifah-Emil Dardak dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim

Jokowi Berhentikan Khofifah-Emil Dardak dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim

Jokowi memberhentikan Khofifah dan Emil Dardak melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Baca Selengkapnya
Pesan Jokowi ke MA: Hakim Harus Peka Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat

Pesan Jokowi ke MA: Hakim Harus Peka Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat

Jokowi mengingatkan hakim agar peka terhadap rasa keadilan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya