Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima audiensi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka, Jakarta. Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, pertemuan ini membahas soal Pilkada, Pileg, hingga Pilpres.

"Pertemuan KPU dan Presiden ini tugas konstitusi, perintah UU melaporkan tahapan pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres," ujar Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/7).

Mantan Ketua Ikatan Alumni Sarjana Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya ini menjelaskan, terkait Pilkada Serentak 2018 komisioner KPU melaporkan tentang data hingga sengketa Pilkada yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara Pileg dan Pilpres, mereka menyoroti pemutakhiran data dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

"Termasuk penyiapan proses pendaftaran bakal calon DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota serta pencalonan Presiden dan Cawapres," sambung Arief.

Selain itu, komisioner KPU juga melaporkan tentang penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanan Pemilu 2019. Arief menyebut, saat ini KPU menghadapi tantangan besar, rumit dan beragam dibandingkan tahun sebelumnya sehingga tidak cukup hanya mengandalkan TI yang digunakan selama ini. Komisioner KPU menginginkan bantuan dari lembaga pemerintah lain yang memiliki keahlian di bidang TI.

"Kami juga laporkan beberapa ketentuan UU 7/2017 yang pelaksanaannya bisa menemui hambatan di lapangan. Misalnya kewajiban e-KTP bagi WNI yang memenuhi syarat jadi pemilih diwajibkan punya e-KTP sementara proses e-KTP belum selesai 100 persen," lanjut Arief.

Mantan Peneliti Jawa Pos Institute of Pro Otonomi ini mengatakan, pihaknya masih punya waktu hingga Desember 2018 untuk melengkapi semua persiapan Pemilu 2019. Untuk menyukseskan pesta demokrasi mendatang, KPU membutuhkan dukungan pelbagai pihak, di antaranya lembaga pemerintah terkait dan masyarakat.

"Bapak Presiden mengatakan siap untuk mendukung KPU mulai dari SDM-nya, anggarannya termasuk juga kerja sama dengan beberapa lembaga terkait," ujar Arief.