Temuan KPK, ada beberapa calon kepala daerah punya banyak utang

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta calon kepala daerah yang punya banyak utang dibanding harta yang dimiliki. Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengakui, fakta itu didapat dari hasil Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Dari LHKPN yang disampaikan ke KPK seturut dengan aturan KPU iya memang ada. LHKPN-nya minus alias utangnya lebih banyak dari hartanya. Ada beberapa, tapi saya lupa daerah mana saja," ucapnya ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (5/1).

Berangkat dari fakta itu, KPK masih menelusuri mengapa beberapa calon kepala daerah yang memiliki banyak utang justru masih bisa berkampanye. Dia curiga ada konflik kepentingan jika nantinya mereka dipilih menjadi kepala daerah.

"Ini yang mau kita cari tahu. Apakah mereka terima sumbangan dari sponsor. Lalu jika memang iya, gimana bayar sponsor nanti. Apakah lewat proyek APBD atau izin konsesi sumberdaya alam," bebernya.

Pahala melihat, sumber daya alam di daerah bisa jadi celah bagi para kandidat kepala daerah untuk memperkaya diri sendiri atau membayar utang dengan dalih mengeluarkan izin lahan. "Kita akan ke Mendagri supaya dibuat regulasi agar APBD tidak bisa disusupi titipan proyek," bebernya.

"Lalu perizinan sudah dibuka kuota-nya selama 5 tahun ke depan sesudah survei ke paslon yang kalah menunjukkan dugaan tadi," tandasnya. (mdk/noe)