Temuan Kasus Omicron Pertama di RI, Aturan PPKM Masih Dalam Pembahasan
Merdeka.com - Satu kasus varian Omicron terdeteksi di Tanah Air. Kasus itu ditemukan pada salah seorang pekerja di Wisma Atlet.
Meski sudah ditemukan satu kasus varian Omicron, pemerintah belum memutuskan lebih jauh aturan selanjutnya terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sekaligus menunggu perkembangan di lapangan.
"Terkait PPKM, tentunya hal ini akan terus dibahas sambil menunggu kondisi di lapangan. Intinya PPKM yang digunakan akan tetap mengikuti standar acuan WHO," kata Juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, kepada wartawan, Kamis (16/12).
Dia pastikan, PPKM akan terus dievaluasi pemerintah setiap pekan. Sebab kebijakan itu merupakan alat asesmen yang cukup baik untuk langsung dapat memutuskan bila terjadi hal-hal yang sangat dikhawatirkan.
Minta Masyarakat Tidak Panik
Dalam kesempatan yang sama, Luhut meminta masyarakat tidak panik. Selain itu, tetap menerapkan protokol kesehatan.
"Pak Menko mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan yang juga baik," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta semua pihak menjaga kondisi Indonesia yang sudah cukup baik menjalani pandemi Covid-19.
"Kita pertahankan kasus aktif tetap rendah dan tingkat penularan kita awasi di bawah satu. Jangan sampai itu melonjak lagi," tegas Jokowi.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaPemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024
Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.
Baca SelengkapnyaPerludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tim Hukum AMIN Tuding Apa yang Disampaikan Menteri di Sidang MK Tak Sesuai Kenyataan
Menurut Ketua THN Timnas AMIN yang jadi permasalahan adalah anggaran negara digunakan untuk meningkatkan elektabilitas calon tertentu
Baca SelengkapnyaUsai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib
Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaPolisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan
Siskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.
Baca SelengkapnyaMasa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya
Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca Selengkapnya