Tekan kecurangan, Ganjar instruksikan pantau C1 & rekap suara

Merdeka.com - PDI Perjuangan menginstruksikan para saksi-saksi untuk mengamankan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau dokumen berupa C1. Jika seluruh C1 ada di tangan, maka siapapun tidak akan bisa mencurangi hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

"Kami minta Komisi Pemilihan Umum menggelar perhitungan suara secara fair dan terbuka di setiap tingkatan. Hasil perhitungan TPS tolong bisa dibagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, termasuk masyarakat luas agar bisa sama-sama melakukan pengawasan. Dokumen C1 ini akan jadi pedoman jika ada perbedaan perhitungan di tingkat atas. Maka, amankan C1, itu hukumnya wajib," tegas Ketua Tim Relawan Jokowi - JK Jateng Ganjar Pranowo kepada wartawan di Rumah Dinas Puri Gedeh, Kota Semarang, Jawa Tengah Kamis (10/7).

Gubernur Jateng itu juga mengomentari perbedaan hasil quick count yang membuat bingung masyarakat. Dikhawatirkan data berbeda ini membuat dua kubu sama-sama mengklaim kemenangan dan mengakibatkan situasi tidak kondusif di akar rumput.

"Saya berharap Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) segera memanggil seluruh lembaga survei yang menggelar quick count. Semuanya harus diaudit untuk mengetahui data sample suara dan metodologi survei. Bongkar datanya, uji metodologinya. Kalau itu dilakukan akan ada titik terang siapa yang salah. Publik akan diedukasi, mendapat pengetahuan soal survei ini dan tahu mana lembaga yang kredibel," jelasnya.

Ketua DPD PDIP Jateng Heru Sudjatmoko menyatakan, telah menginstruksikan saksi di TPS untuk mengamankan C1. Saksi akan mengawal perhitungan suara dari TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat.

"Hari ini rekap di kelurahan. Ini titik krusial, hasilnya harus dicocokkan dengan TPS," katanya.

Heru meminta data perhitungan harus dicermati sebaik mungkin. Jika ada yang belum memuaskan, saksi tidak boleh tanda tangan.

"Jangan serta merta tanda-tangan, harus dicocokkan. Segala ketidakberesan harus diselesaikan di situ juga," tegasnya.

Tim kampanye nasional juga tengah menghimpun data C1 dari seluruh Indonesia. Dengan demikian, tim sudah punya data pembanding ketika nanti rekapitulasi mencapai tingkat KPU pusat.

"Masyarakat tidak usah bingung yang penting adalah bagaimana mengamankan suara kita. Harus punya pegangan C1 agar tidak bingung," katanya.

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jateng Nur Fuad mengatakan, dokumen C1 bukan rahasia negara sehingga bebas diakses semua anggota masyarakat. Ia meminta penyelenggara pemilu di tingkat TPS dan PPS untuk melayani permintaan C1 oleh masyarakat.

"Boleh diakses, persoalan harus fotokopi ya dibebankan pada pemohon dokumen," tegasnya.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo menyatakan, dokumen C1 sudah diumumkan di setiap TPS. Saat ini C1 bisa diperoleh warga di panitia pemungutan suara di kantor desa atau kelurahan. "Memang itu dokumen publik, boleh diminta setiap warga," pungkasnya.