Tedjo sebut Jokowi sudah tegur Ketua KPK dan Wakapolri
Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan Presiden Jokowi tidak memarahi Ketua KPK Abraham Samad dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti soal konflik KPK vs Polri.
Tedjo menjelaskan, Jokowi menginstruksikan agar pimpinan KPK dan Polri menjernihkan suasana, melakukan hukum secara benar sesuai Undang-undang yang berlaku, tidak menginginkan adanya gesekan antara 2 institusi.
"Tidak (marah). Beliau sudah tegas menyatakan itu tadi. Beliau menanyakan kenapa hal ini harus terjadi seperti ini? Artinya kedua-duanya kan nih ya. Beliau minta itu tadi, tolong supaya bisa berkomunikasi dengan baik," kata Tedjo.
Menurut Tedjo, terputusnya komunikasi menurut dia menjadi sebab konflik tersebut. "Dulu harusnya ada MoU atau kerja sama untuk koordinasi, tetapi sekarang terputus. Nah ini yang akan kita giatkan lagi komunikasi antara KPK, Polri dan Jaksa Agung."
Selain itu, Tedjo melanjutkan, pemerintah tidak akan melakukan intervensi. "Itu urusan Polri dan KPK, bagaimana mereka berkomunikasi untuk mencari jalan keluarnya," ujarnya.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaMeski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaPDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca SelengkapnyaJokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca Selengkapnya