Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menemui buruh yang menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dinaikkan menjadi Rp 3,2 juta. Tujuan kedatangannya di tengah para buruh untuk menampung aspirasi mereka.

Taufik mengatakan, permintaan buruh tidak terlalu muluk. Sebab pada saat penentuan UMP DKI Jakarta 2015, bahan bakar minyak (BBM) masih belum mengalami kenaikan. Sehingga dia menilai UMP DKI Jakarta tidak menghitung biaya tersebut.

"Kalau saya bilang layak karena efek kenaikan BBM kan belum masuk, selain itu ada inflasi juga. Ada perbedaan penghitungan KHL," katanya di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/11).

Dia mengungkapkan, bingung dengan keputusan Pemprov DKI Jakarta yang menetapkan UMP lebih kecil dibandingkan daerah penyangga. Sebab saat ini Karawang dan Bekasi menetapkan UMP mereka Rp 2,9 juta. Sedangkan UMP DKI Jakarta 2015 hanya Rp 2,7 juta.

Untuk menindak lanjuti tuntutan buruh, Taufik akan meminta DPRD DKI Jakarta untuk memanggil Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Selain itu, buruh juga akan dilibatkan dalam pertemuan tersebut.

"Kita akan panggil Dewan Pengupahan besok. Mereka dari pemerintah dalam hal ini Disnaker, kalau nggak salah ada 14 orang dan 2 pakar, perwakilan buruh 7 orang, pengusaha 7 orang. Totalnya 30 orang," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini memastikan solusi dalam menyikapi tuntutan buruh kepada anggota dewan.

"Semua pasti ada solusi kalau mau diskusi. Kita (DPRD) itu tugasnya memediasi dari apa yang disampaikan buruh kepada Pemda. Kalau ini nggak kita terima kayak apa (aksi buruh) nanti. Salurannya jangan disumbat. Mereka marah nanti," tutupnya.