Tarik ulur kenaikan BBM, Aher sebut 'bukan urusan kita'

Merdeka.com - Di awal pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakilnya Jusuf Kalla santer isu bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan dinaikkan. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) saat diminta komentar kenaikan BBM ogah berkomentar banyak.

Aher menilai kenaikan BBM bersubsidi adalah kewenangan pusat. Pemerintah daerah, seperti halnya di Jabar tidak bisa berbuat banyak karena harus taat fatsun.

"Saya enggak bisa berkomentar, ini urusan pusat, bukan urusan kita. Kacamata gubernur ya kacamata pemerintahan, fatsun kepada pusat," kata Aher di Gedung Sate Bandung, Senin (17/11).

"Jangan tanya saya, tanya pakar ekonomi aja ya. Yang jelas sebagai daerah ingin yang terbaik. Seperti apa? Kita menunggu kebijakan pusat," tambahnya.

Kenaikan BBM sendiri diisyaratkan akan naik pada akhir 2014 ini. Sebagai kompensasi, Jokowi akan memberikan penyaluran kompensasi yang bervariatif. Seperti menyalurkan bantuan dalam bentuk uang elektronik dan program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.

Aher mengaku, hingga detik ini Pemprov Jabar belum tersosialisasi ihwal kompensasi yang akan diberikan. Namun sebagai kepanjangantangan pemerintah pusat, dia siap menjalankan program yang akan dijalankan pemerintah pusat.

"Sosialisasinya, kita belum ada koordinasi sampai hari ini. Kalau sudah pasti, pasti ada kompensasi. Kita akan diminta tugas daerahnya seperti apa. Belum ada sampai anggarannya seperti apa," ujarnya.