Target 1,5 Juta Vaksin per Hari, Risiko Terburuk Covid-19 Diyakini Turun

Merdeka.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengharapkan sekitar 1,5 juta suntikan vaksin Covid-19 per hari bisa diberikan kepada masyarakat pada semester kedua tahun ini yang dimulai Juli untuk tercapainya target program vaksinasi di Indonesia.

"(Sebanyak) 75 persen tersedia vaksin mulai bulan Juli. 181,5 juta orang, 363 juta dosis (vaksin) dibagi 365 hari itu satu juta sehari kalau vaksinnya rata tersedianya. Vaksinnya ini tersedianya di semester kedua yang banyak. Akibatnya, kepepet kita di semester kedua. Hitung-hitungan saya harus 1,5 juta suntik per hari," kata Menkes, dikutip dari Antara, Sabtu (13/3).

Dia meminta masyarakat Indonesia bersabar menunggu giliran vaksinasi mengingat keterbatasan vaksin saat ini. Sehingga hanya 24 persen populasi yang akan disuntik.

Di sisi lain, dia menekankan pemberian vaksin bisa tepat pada sasaran kelompok prioritas yakni tenaga kesehatan dan orang lanjut usia atau lansia yang rentan terkena virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

Budi berpesan pada mereka yang sudah divaksin untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yakni mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak karena masih berpotensi terkena Covid-19 dan menularkannya kepada orang lain.

Dia mengingatkan, kekebalan bisa optimal pada 28 hari setelah suntikan kedua. Namun, ini tak berarti seseorang menjadi bak manusia super yang kebal terhadap penyakit.

Risiko Terburuk Turun

Sementara itu, risiko terburuk akibat Covid-19 diprediksi bakal segera menurun. Sebab, kelompok rentan seperti masyarakat lanjut usia (Lansia) sudah mulai menjalani vaksinasi tahap kedua dan penyandang disabilitas mulai menjalani vaksinisasi tahap pertama.

"Iya, akan mengurangi manifestasi Covid-19 berat pada kelompok berisiko tinggi," ujar Pakar Virologi dan Imunologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), dr Mohamad Saifudin Hakim.

Sementara itu, masih ada kelompok rentan yang takut divaksin. Padahal, untuk bisa ikut vaksin, pemerintah sudah membuat standar operasional prosedur (SOP), sehingga dampak vaksin bisa diminimalisir.

Saifudin menilai, program vaksinasi tidak akan berjalan sesuai rencana jika ada yang masih menolak divaksin.

"Diharapkan ada edukasi terus-menerus kepada kelompok masyarakat yang masih takut atau menolak untuk vaksinasi tanpa alasan medis yang bisa dibenarkan," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah terus belanja vaksin, tidak hanya dari satu negara produsen, tapi dari berbagai negara.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Abidin Fikri, apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia itu bukan untuk menghindari kemungkinan embargo dari negara produsen.

"Itu bukan soal embargo, soal ketersediaan. Jadi, ini bukan embargo ya. Memang pemerintah harus berinisiatif, karena kan semua negara butuh vaksin. Jadi ya harus proaktif," kata Abidin Fikri dihubungi secara terpisah.

Jadi, kata dia, pemerintah memang harus lebih cepat mendatangkan vaksin dari negara-negara produsen.

"Jadi ya siapa yang bisa melakukan pembicaraan dengan negara yang produksi vaksin, dia akan lebih baik," kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur IX ini.

Sehingga, dia menilai, apa yang dilakukan pemerintah terkait mendatangkan vaksin dari banyak negara sudah tepat. "Oh tepat dong. Karena banyak negara yang sampai sekarang belum dapat vaksin," tuturnya.

Dia pun memberikan contoh Malaysia hingga kini belum mendapatkan vaksin Covid-19 dari negara produsen. "Rakyat Malaysia mempertanyakan juga kepada pemerintahnya kenapa belum dapat, bahkan ada 130 negara ya kalau tidak salah belum dapat, jadi Indonesia masih beruntung nih, dengan kecepatan berkomunikasi dengan negara-negara yang memproduksi vaksin," katanya.

Di samping itu, dia menilai inovasi-inovasi di dalam negeri perlu didorong.

"Seperti yang disampaikan Pak Presiden bahwa prakarsa inovasi itu tentu harus didorong secara baik, tapi tetap harus memenuhi standar keilmuan, karena ada aspek kehati-hatian, mutu, khasiat, dan lain sebagainya kan, harus diuji secara benar, jadi bukan asal vaksin, nah itu juga sama perlakuan terhadap vaksin-vaksin yang dari luar," pungkasnya.