'Tantangan pemerintahan Jokowi adalah sejauh mana infrastruktur dirasakan rakyat'

Merdeka.com - Pengamat politik LIPI Hermawan Sulistyo menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus melakukan evaluasi internal pemerintahannya. Dia beralasan saat ini ada sejumlah proyek infrastruktur yang mangkrak. Sementara, infrastruktur merupakan salah satu program andalan dalam Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

"Presiden harus melakukan evaluasi internal. Jangan sampai program Nawacita yang sudah disusun bersama pak JK, kandas di tangan menteri-menteri," kata Hermawan di Jakarta, Jumat (25/5).

Hermawan mengatakan, belum lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenhub merilis ada 33 proyek infrastruktur di Kemenhub, mayoritas proyek pelabuhan yang mangkrak.

Puluhan proyek itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan nilai Rp 2,8 triliun. Di antaranya, 10 proyek pelabuhan di wilayah Sumatera, 12 proyek di Kalimantan, dua proyek di Jawa, satu di Sulawesi, tiga di Nusa Tenggara Timur (NTT), empat di Maluku, dan satu proyek pelabuhan di Papua.

Beberapa proyek infrastruktur yang mangkrak itu di antaranya pembangunan Pelabuhan Tanjung Beringin, Pelabuhan Tanjung Berakit, Pelabuhan Dompak, Pelabuhan Mocoh, dan Pelabuhan Meranti di Sumatera, pembangunan Pelabuhan Pacita di Jawa Timur (Jatim), pembangunan Pelabuhan Matasiri, Pelabuhan Batatunjung, dan Pelabuhan Penajam Paser di Kalimantan, serta pembangunan Pelabuhan Sarmi di Papua.

"Hal ini menjadi pertanyaan besar apakah Menteri Perhubungan itu bisa memimpin atau tidak, dan Irjen sebagai backup internal kok malah mempermalukan kementerian dengan mengumbar kegagalan di media yang mana itu artinya meludahi wajah pemerintahan hari ini, harusnya seorang Irjen mampu mengawal seluruh kebijakan agar jangan sampai salah, ini kok malah bangga dengan kesalahan yang tidak bisa dikendalikannya," kata Hermawan.

Terlebih, pekerjaan infrastruktur di Ditjen Kemenhub lainnya. Misalnya, dia mencontohkan, Menteri Perhubungan (Menhub) melalui Irjen Kemenhub memerintahkan ADTT (audit dengan tujuan tertentu) untuk menghentikan proses lelang paket pekerjaan perkeretaapian.

"Padahal, perkeretaapian ini menjadi kebanggaan Presiden Jokowi, karena dianggap transportasi yang murah, tepat, dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung," kata Hermawan.

Hermawan menambahkan, bila proyek-proyek mangkrak di Kemenhub diikuti oleh kementerian-kementerian lainnya, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur, tentu dapat mengancam elektabilitas Jokowi. Selain itu, bisa menjadi peluru bagi lawan-lawan politik.

"Tantangan pemerintahan Presiden Jokowi adalah sejauh mana infrastruktur bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Tantangan tersebut sekaligus janji politik 5 tahun Presiden Jokowi yang terangkum dalam Nawacita," ujar Hermawan.