Tangkap Santoso, DPR minta TNI ambil alih hingga operasi militer

Merdeka.com - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat beberapa waktu lalu menyatakan Santoso masuk dalam daftar Teroris Global. Sejak 2007 lalu, polisi belum bisa menangkap Santoso yang diyakini bersembunyi di Poso.

Banyak spekulasi muncul terkait sosok Santoso. Ada yang menyebut Santoso ini hanya tokoh imajiner rekaan polisi ada juga yang menduga Santoso sengaja dipelihara oleh polisi. Anggapan ini muncul karena sejak tahun 2007, operasi untuk menangkap Santoso alias Abu Wardah selalu gagal.

Karena hingga kini Polisi selalu gagal menangkap Santoso, banyak politisi yang minta kasus ini diserahkan kepada TNI. TNI diketahui memiliki banyak pasukan elite dan diyakini sangat mudah untuk melumpuhkan kelompok Santoso di Poso.

Berikut beberapa desakan agar TNI yang mengambil alih operasi penangkapan Santoso yang dirangkum merdeka.com:

Kopassus tak dilibatkan, Santoso seperti dipelihara

Anggota Komisi III DPR, Desmond J Mahesa mengatakan, perburuan terhadap Santoso seharusnya melalui operasi gabungan dengan melibatkan pasukan khusus TNI bukan hanya mengandalkan Densus 88 semata. Bagi dia hal itu seharusnya dilakukan sejak awal oleh Pemerintah. "Kenapa Kopassus gak dilibatkan dari dulu, kesannya kan seperti dipelihara," kata Desmond ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Kamis (24/3). Kesan dipelihara menurut Desmond karena operasi perbuatan Santoso ini sudah memakan waktu lama. Terlebih munculnya penolakan masyarakat ketika Densus 88 menembak mati terduga teroris tanpa sistem peradilan.  "Seharusnya operasi gabungan dari dulu. Kalau hanya Densus 88 nanti mereka salah bunuh lagi. Kan sudah ada yang begitu, ada penolakan dari masyarakat sekarang atas Densus. Ada Denjaka segala macam. Kenapa itu tidak dilibatkan?" pungkas politisi Gerindra ini.

Kopassus harus turun tangan buru Santoso

Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap semakin penasaran seberapa besar kekuatan Santoso. Sebab meski aparat TNI-Polri telah dikerahkan, namun tak kunjung menuai hasil. "Kenapa tidak cukup polisi dan tentara kita untuk menangkap yang bersangkutan. Sungguh saya menjadi sangat penasaran, seperti apa sebetulnya kelompok Santoso ini. Sampai hari ini Santoso belum berhasil ditangkap oleh aparat keamanan kita. Segala macam cara sudah kita lakukan untuk bisa meringkus Santoso dan gerombolannya. Tapi sampai hari ini hasil yang kita harapkan belum juga diperoleh," ungkap Mulfachri di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II DPP PAN di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (27/3).Ketua Fraksi PAN ini mengklaim bahwa Santoso sudah memakan banyak korban. "Di sisi lain sudah banyak prajurit kita yang menjadi korban. Yang terakhir helikopter jatuh di sana. Belum lagi yang meninggal dalam kontak senjata dengan kelompok Santoso," imbuhnya. Wakil Ketua Umum PAN ini berharap seluruh pihak keamanan dilibatkan. Menurutnya selain TNI-Polri, perlu juga dikerahkan Kopassus. Asalkan dalam proses penangkapan tidak ada tindakan melanggar HAM. "Saya kira semua pihak harus terlibat, termasuk Kopassus. Tapi harus diingat bahwa segala sesuatunya harus dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Karena tindakan yang membabi-buta bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari, bukan hanya persoalan HAM. Karena tindakan membabi-buta justru tidak akan menyelesaikan akar persoalan masalah teroris ini," bebernya. Mulfachri menegaskan, jika Santoso telah menjadi teroris yang masuk daftar ‎SDGT oleh Amerika Serikat, maka menurutnya Santoso harus menjadi musuh bersama bagi seluruh negara yang mencintai perdamaian. "Saya enggak mau bilang kalau ini sengaja dipelihara. Silakan orang berpendapat. Saya lebih ingin badan penanggulangan teroris di bawah kepemimpinan Pak Tito tentu memiliki sejumlah pengalaman, beliau pernah di Densus 88 dan Papua sebagai Kapolda," pungkasnya.

TNI harus jadi garda depan penangkapan Santoso

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq berharap justru TNI yang menjadi garda depan memburu Santoso. Hal ini karena Polisi sudah gagal meringkus Santoso."Daerah Poso ini kan belum pernah ditetapkan sebagai daerah operasi militer. Dengan itu TNI bisa jadi kekuatan utama," kata Mahfudz saat dihubungi merdeka.com, Senin (28/3). Politikus PKS ini berharap agar Santoso bisa segera ditangkap agar keresahan masyarakat bisa terhenti. Sebab menurutnya operasi ini dimulai dari pengintaian sudah menghabiskan waktu selama 10 tahun."Karena ini kan sudah lebih dari 10 tahun kelompok ini beroperasi. Dikhawatirkan kalau ini tidak selesai, kelompok Santoso justru akan mengundang kehadiran aktor-aktor radikal atau teroris lain dari luar Indonesia," tuturnya. Mahfudz menyerahkan sepenuhnya operasi ini dilakukan dengan pendekatan, instrumen, dan strategi teknis operasi apa. ‎"Ya pemerintah tentu saja bisa menggunakan berbagai cara yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan persoalan ini," tandasnya.

Teroris Santoso jangan malah dijadikan proyek polisi

Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengungkapkan bahwa kasus terorisme jangan dijadikan sebuah proyek. Menurutnya gembong terduga teroris Santoso alias Abu Wardah harus segera ditangkap hidup-hidup."Jangan sampai muncul image bahwa Indonesia tidak bisa menyelesaikan terorisme. Atau bisa juga nanti orang beranggapan terorisme bisa dijadikan jadi semacam proyek. Jangan sampai ada kesan bahwa kelompok Santoso itu dipelihara," ujar Tamliha di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3). ‎Apalagi Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah mengungkapkan bahwa Santoso terdaftar dalam Specially Designated Global Terrorists (SDGT).‎ Padahal menurut Tamliha, luas wilayah pencarian Santoso hanya sekitar 250 hektar. ‎"Itu kan memang desakan komisi I pada panglima TNI untuk segera ikut terlibat menyelesaikan itu. Masak 40 orang tidak mampu diselesaikan sih," tuturnya. Bahkan Tamliha menyindir, jangan sampai pencarian Santoso digunakan untuk pencitraan. Dampaknya akan terus diulur-ulur tak kunjung diungkap siapa itu Santoso. "Kalau ini berhasil artinya kan Polisi tanpa dibackup TNI tidak bisa menangkap Santoso. Itu jangan sampai digunakan untuk pencitraan, diulur-ulur begini. Misalnya untuk menjegal Tito jadi Kapolri. Tito harus menunjukkan sebagai ahli doktor di bidang terorisme haru menyelesaikan masalah itu," pungkasnya.