Tanggung jawab moral, alasan KPU larang mantan Napi korupsi jadi Caleg
Merdeka.com - Kepala Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU Nur Syarifah mengungkap, ada tanggung jawab moral, masuknya aturan larangan mantan narapidana koruptor untuk maju sebagai calon legislatif. Menurutnya, hanya satu tujuan KPU dalam aturan ini yaitu memberikan yang terbaik pada publik.
"KPU punya tanggung jawab moral di situ, kewajiban dan hak perlu dijaga dan kita mengutamakan hak publik mendapatkan pemimpin bersih dan mendapatkan panutan," kata Nur dalam diskusi bertema Ganti Wakil Rakyat 2019 yang dihelat oleh Vox Point di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (19/4).
Nur menilai, pengusungan anggota legislatif saat ini kuncinya ada di partai politik itu sendiri. Rekrutmen internal partai harus diperketat dengan tujuan mencari kader terbaik.
"Jadi kami dari KPU akan terus berusaha memasukkan norma-norma ini untuk melindungi hak-hak publik tersebut," jelas dia.
Seperti diketahui, aturan larangan tersebut tengah dimasukkan dalam peraturan KPU (PKPU). Hal itu menuai polemik lantaran dinilai bertabrakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUU-XIII/2015.
Menyiasati hal tersebut, KPU pun memiliki dua opsi alternatif, Pertama; sesuai dengan rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan, yakni Di dalam pasal 8 ayat 1 Huruf j rancangan PKPU, menyebutkan bakal calon anggota legislatif (caleg) bukan mantan narapidana korupsi.
Kedua; adalah dengan substansi sama, namun lebih masuk ke dalam ranah partai yang memberi syarat partai politik dalam melakukan rekrutmen caleg harus bersih.
"Jadi norma tersebut akan dilakukan sebagaimana tertera dalam (rancangan) PKPU. Secara teknis opsi dua akan diberlakukan pada parpol, tapi tetap substansi sama, tidak boleh caleg mantan napi korupsi," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Selasa 17 April 2018.
Reporter: Mohammad Radityo
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKetua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi dengan menyelesaikan sebanyak 21 rancangan undang-undang
Baca SelengkapnyaKetua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aksi dilakukan di kantor KPU Makassar untuk menagih janji upah kerja petugas sorlip
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Diputuskan Langgar Etik Karena Pencalonan Gibran, DKPP Sebut Tak Pengaruh Pencalonan Cawapres
Baca SelengkapnyaHal ini berlaku untuk pihak pemohon, pihak terkait, KPU selaku termohon, maupun Bawaslu selaku pemberi keterangan
Baca SelengkapnyaDiketahui, KPU RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca Selengkapnya