Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak Sertakan BPJS, Izin Usaha 3 Perusahaan di Jateng Terancam Dicabut

Tak Sertakan BPJS, Izin Usaha 3 Perusahaan di Jateng Terancam Dicabut BPJS Ketenagakerjaan. ©Liputan6.com

Merdeka.com - Tiga perusahaan yang melanggar aturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terancam dicabut izinnya mulai dari tidak mendapatkannya pelayanan publik tertentu (TMP2M).

"Tiga perusahaan kami rekomendasikan sanksi TMP2T kepada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi. Diantaranya perusahaan bidang otomotif di Purwokerto, Swalayan di Solo, dan Perusahaan Garmen Sukoharjo," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng, Wika Bintang saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (8/2).

Dia menyebut sebelumnya sudah melakukan klarifikasi kepada ketiga perusahaan tersebut namun diabaikan.

"Jadi sanksinya mulai dari penghentian operasional, pembekuan perusahaan hingga pencabutan izin usaha," ujarnya.

Menurut Wika, ada 10 perusahaan di Jateng diketahui melanggar aturan BPJS Ketenagakerjaan, namun setelah dilakukan pembinaan ada satu perusahaan langsung membenahi.

"Ada yang langsung membenahi aturan BPJS ketenagakerjaan, enam perusahaan lainnya masih dibina," jelasnya.

Sesuai aturan bahwa sebuah perusahaan wajib mengikuti empat jenis produk BPJS Ketenagakerjaan yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

"Justru kenyataannya masih ada perusahaan yang belum bisa memenuhi itu. Perusahaan ada yang melaporkan gaji pekerjanya lebih rendah ketimbang realitasnya.

"Hasil perusahaan belum bisa memenuhi. Gaji rendah sehingga ketika diklaim hak pekerja kecil tidak sesuai yang didapatkan," kata Wika Bintang.

(mdk/rhm)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Petani di Sijunjung Meninggal Tersambar Petir, BPJS Ketenagakerjaan Gerak Cepat Bayarkan Manfaat

Petani di Sijunjung Meninggal Tersambar Petir, BPJS Ketenagakerjaan Gerak Cepat Bayarkan Manfaat

BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan langsung manfaat berupa santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Temukan Pelanggaran, 23 TPS pada 13 Daerah di Jateng Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang

Bawaslu Temukan Pelanggaran, 23 TPS pada 13 Daerah di Jateng Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2).

Baca Selengkapnya
Berkali-kali Minta Jateng Dijaga, Ini Potret Hasil Survei Ganjar di 'Kandang Banteng'

Berkali-kali Minta Jateng Dijaga, Ini Potret Hasil Survei Ganjar di 'Kandang Banteng'

Ganjar Pranowo menyampaikan Jawa Tengah (Jateng) yang menjadi lumbung suara PDIP di Pilpres 2024 harus dijaga

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kejagung Tunjuk 15 Jaksa untuk Meneliti Berkas TPPU Panji Gumilang

Kejagung Tunjuk 15 Jaksa untuk Meneliti Berkas TPPU Panji Gumilang

Penunjukan 15 jaksa itu setelah berkas perkara diserahkan Bareskrim

Baca Selengkapnya
Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dicairkan Meski Masih Aktif Bekerja, Begini Caranya

Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dicairkan Meski Masih Aktif Bekerja, Begini Caranya

Adapun persyaratan yang dilampirkan yaitu Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP dan NPWP.

Baca Selengkapnya
Izin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS

Izin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS

Izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
100 Km Jalan Jateng Rusak Akibat Banjir Termasuk Demak-Kudus, Perbaikan Dikebut Jelang Mudik

100 Km Jalan Jateng Rusak Akibat Banjir Termasuk Demak-Kudus, Perbaikan Dikebut Jelang Mudik

BBPJN mulai memperbaiki kondisi Jalan Pantura Demak-Kudus, yang rusak karena banjir.

Baca Selengkapnya
Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.

Baca Selengkapnya
Cara Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan dengan Benar, Ini Langkah-Langkahnya

Cara Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan dengan Benar, Ini Langkah-Langkahnya

Pastikan Anda mengetahui dan mengikuti langkah yang tepat saat hendak mengecek BSU BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya