Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak serahkan fraksi DPR ke kubu Agung, Ade dan Bamsoet dipolisikan

Tak serahkan fraksi DPR ke kubu Agung, Ade dan Bamsoet dipolisikan Poempida Hidayatullah, Agus Gumiwang dan Nusro Wahid. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Agus Gumiwang resmi melaporkan Pimpinan Fraksi DPR RI Partai Golkar Ade Komarudin dan Sekretaris Fraksi Bambang Soesatyo ke Bareskrim Mabes Polri. Agus mengaku, melaporkan keduanya atas perbuatan tidak menyenangkan.

"Yang dilaporkan adalah, pertama mereka telah mencoba melakukan penguasaan Sekretariat Golkar di DPR tanpa Hak. Kedua pelaporan terkait perobekan surat resmi agar mereka tinggalkan Sekret Fraksi Golkar," kata Agus sebelum masuk ruang Bareskrim, Jumat (27/3).

Agus mengaku, pihaknya sebenarnya tidak mau mengambil langkah hukum terkait permasalahan ini. Namun karena adanya perlawanan dari loyalis Ical tersebut, Agus pun akhirnya terpaksa melaporkannya ke polisi.

"Sebenarnya kami ingin hindari hal yang berkaitan dengan hukum. Tapi tadi Pak Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo, tidak mau menemui kami di lantai 12 DPR," ucapnya.

Sementara itu, ketua DPP Golar bidang Hukum dan HAM, Lawrence Siburian mengatakan, atas perbuatannya, Ade dan Bamsoet dilaporkan pasal 406 KUHP soal perusakan dan penghancuran barang milik orang lain.

"Kami harap laporan ini diterima. Kita sudah coba persuasif tapi tak berhasil, terpaksa kita ambil langkah hukum," tandasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik
Siap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik

2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Ungkap Akar Rumput Kubu 01 dan 03 Suarakan untuk Bergabung: Demokrasi Harus Diselamatkan
PDIP Ungkap Akar Rumput Kubu 01 dan 03 Suarakan untuk Bergabung: Demokrasi Harus Diselamatkan

PDIP tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi antara kubu Ganjar dan Anies di putaran kedua Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK Setelah 2 Kali Mangkir
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK Setelah 2 Kali Mangkir

Gus Muhdlor diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi pemotongan dana Insentif ASN Sidoarjo.

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.

Baca Selengkapnya