Tak mau masyarakat terpecah, pemerintah diminta tindak penyebar hoax
Merdeka.com - Pemerintah diminta menindak tegas para penyebar informasi bohong atau hoax. Langkah ini dianggap penting. Terutama pada masa pesta demokrasi di Pilgub DKI putaran II pada 19 April mendatang.
Tuntutan ini dilakukan elemen Mahasiswa tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Mereka juga mengajak masyarakat DKI Jakarta menolak hasutan permusuhan melalui pelbagai isu SARA.
"Kami berharap kepada pemerintah untuk melakukan beberapa konten yg menggunakan isu SARA untuk segera ditindak tegas dan di amankan, Karena banyak isu di media sosial yg berunsur SARA dan mengundang ujaran kebencian dalam moment pesta Demokrasi Pilkada DKI Jakarta," kata Andi adha, koordinator aksi PMII dalam keterangannya, Rabu (29/3).
Sebagai wujud penolakan terhadap kabar hoax dan SARA, Andi mengaku sudah melakukan aksi menempel stiker kepada setiap mobil. Ini mereka lakukan ketika menggelar aksi di sekitar Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sehingga pihaknya berharap masyarakat sadar pentingnya kebhinekaan.
Menurut dia, penyebaran info hoax paling gencar terjadi di media sosial. Sehingga kondisi ini rawan terjadinya perpecahan maupun hilangnya toleransi antarwarga di ibu kota.
"Kami PMII turun ke jalan ini karena di masyarakat terjadi kesensitifan dengan menggunakan unsur SARA dan segala macam di media sosial yang faktanya tidak benar, sehingga kami mengimbau masyarakat DKI Jakarta untuk tetap menjaga Bhineka Tunggal Ika agar tidak hilangnya toleransi sesama masyarakat DKI Jakarta dan antar umat beragama," terangnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya dan melaporkan hoaks kepada pihak berwenang.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Per hari ini delapan hakim konstitusi sudah mulai mengagendakan RPH.
Baca SelengkapnyaBudi Arie mengajak semua pihak untuk melanjutkan upaya menjaga kerukunan bangsa dan membangun negara setelah pesta demokrasi berakhir.
Baca SelengkapnyaDeklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDia menyayangkan pelaku pembuat dan penyebaran berita profokatif yang membuat kegaduhan di masa tenang.
Baca SelengkapnyaMotif pelaku menghabisi keponakannya karena tergiur mencuri perhiasan emas yang dikenakan korban.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya