Tak masuk akal DPR tak tahu pembiayaan Hambalang

Merdeka.com - Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, mempertanyakan ketidaktahuan Komisi X dalam menyetujui anggaran yang dikucurkan secara multiyears (anggaran jamak). Hal ini terkait dengan pembangunan sport center Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang diindikasi korupsi anggaran.

"Sangat tidak masuk akal kalau Komisi X bilang kami tidak tahu mengenai proses pembahasan. Jangan lupa tidak ada anggaran yang disetujui begitu saja tanpa persetujuan DPR. Karena itu mustahil kalau tidak ada persetujuan dari DPR," ujar Sebastian Salang dalam diskusi Polemik Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (9/6).

Dia pun meminta jika persoalan anggaran multiyear sebaiknya dipaparkan secara jelas. Sebabnya, anggaran yang keluar hingga sekarang sudah mencapai Rp 600 miliar lebih.

"Pertanyaannya kenapa anggaran sudah keluar begitu banyak kalian tidak memahami kalo ini sudah multiyears. Berarti memang ada informasi yang ditutupi oleh DPR. Itu menurut saya ini bagian dari upaya untuk saling menutupi informasi," terangnya.

Menurutnya, pembentukan panja untuk hambalang itu hanya sebagian skenario untuk mengelabui informasi. Seharusnya membuat pansus melibatkan komisi-komisi yang lain dari beberapa saksi, dan bongkar. Tapi kalau panja itu hanya dibentuk oleh komisi X akan sia-sia.

"Kalau Panja itu hanya dibentuk oleh komisi X akan sia-sia juga wong mereka pelakunya bagaimana bisa mereka membuka. Jadi ini drama-drama yang sebetulnya publik nggak perlu pusing, nggak perlu serius menganalisis, publik juga tahu ini bagian dari drama yang sekadar menutupi informasi yang sebenarnya," paparnya.

Apabila mengacu pada pengalaman Nazaruddin, dia mengatakan bahwa uang proyek Hambalang mengalir ke partai Demokrat. Sehingga sebenarnya memang terjadi praktik korupsi secara tidak langsung, tetapi tidak dapat terbongkar.

"Jadi memang korupsi-korupsi yang terjadi itu secara tidak langsung juga mengarah ke sana, cuma praktiknya tidak bisa dibongkar. Misalnya si A dapat duit dari kontraktor langsung diserahkan ke parpol, ada mekanisme pencuciannya sehingga masuk ke parpol jadi aman," terangnya.

Misalnya Nazaruddin mengaku menyetor Rp 1 miliar setiap bulan ke parpol. Tapi apakah partai tahu uang tersebut hasil korupsi belum tentu. Tetapi Nazaruddin dianggap menjadi dewa yang bisa membiayai partai waktu itu.

"Soal sumbernya dari mana partai yang nggak tahu, itu soal pencuciannya, itu selama ini yang terjadi. Karena itu menurut saya ini harus dipertegas, pendanaan partai itu sumbernya dari mana," tukasnya. (mdk/ian)