Merdeka.com - Sengketa lahan Taman Sriwedari semakin meluas. Tak hanya melibatkan Pemerintah Kota Solo, ahli waris KRMT Wirjodiningrat maupun mantan kuasa hukum ahli waris, HM Jaril yang belakangan membawa kasus tersebut ke polisi. Warga Solo yang tak mau kehilangan ruang publik bersejarah tersebut meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan.

Warga Solo yang terdiri dari seniman, budayawan dan pemerhati budaya lainnya akan melakukan langkah yang mereka sebut sebagai 'diplomasi budaya'. Tak hanya ke presiden mereka akan mengirim surat desakan ke sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara hingga Muspida di Solo agar turun tangan dalam sengketa tersebut.

Ketua Mitra Museum Solo, Teguh Prihadi mengatakan, pihaknya sudah selesai menyusun isi pernyataan yang segera dikirimkan. "Intinya kami mendesak agar persoalan sengketa Sriwedari segera diambil alih pemerintah pusat. Kami tidak ingin sengketa ini semakin berlarut-larut karena potensi kehilangan cagar budaya sangat besar. Sriwedari ini merupakan salah satu identitas dan wajah kota Solo" ujar Teguh, Minggu (27/9) malam.

Teguh menjelaskan, isi surat pernyataan tersebut yang pertama adalah, ‎mendukung upaya-upaya hukum yang dilakukan Pemerintah Kota‎ Solo untuk mengembalikan Kawasan Cagar Budaya Sriwedari kepada negara.‎ ‎Kedua, mendesak Presiden RI sesegera mungkin mengambil langkah-langkah nyata demi menyelamatkan dan mengembalikan Kawasan Cagar Budaya Sriwedari ke pangkuan negara.

Ketiga, warga juga ‎memohon Pengadilan Negeri (PN) Solo agar mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis,serta nilai-nilai budaya dan kesejarahan dalam mengambil keputusan terkait sengketa lahan Kawasan Cagar Budaya Sriwedari.

Keempat, semua pihak diingatkan tentang arti penting Museum Radya Pustaka, yang berada dalam lahan sengketa, sebagai sumber pengetahuan dan peradaban bangsa yang tercatat sebagai lembaga ilmu pengetahuan dan museum tertua di Indonesia.

"Yang terakhir atau kelima, kami menggugah kesadaran seluruh anak bangsa untuk turut serta menyelamatkan, menjaga, dan melestarikan aset-aset khasanah budaya bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai pilar pembangun karakter dan identitas bangsa," jelasnya.

Lebih lanjut Teguh mengatakan, surat pernyataan tersebut akan dikirim dengan disertai surat pengantar kepada Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, ‎Ketua DPD RI, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kapolri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Mendikbud, Pemkot Solo, Polresta Solo, Kejari Solo, dan Pengadilan Negeri Solo.

Teguh menegaskan, pihaknya tidak akan mempengaruhi putusan atau masuk ke ranah hukum. Ia hanya ingin mengetuk kesadaran bersama tentang pentingnya mempertahankan warisan budaya. "Yang kami lakukan ini semacam 'diplomasi budaya'. Kami yakin Presiden akan punya kepedulian karena beliau sangat memahami sengketa berkepanjangan ini sejak menjabat wali kota di Solo," tandasnya.

Sengketa lahan Taman Sriwedari antara Pemkot Solo dan ahli waris KRMT Wirjodiningrat telah berlangsung puluhan tahun. Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung (MA) memenangkan pihak ahli waris atas Pemkot Solo yang sejak kemerdekaan RI menguasai lahan tersebut.

PN Solo telah mengeluarkan surat panggilan kepada Pemkot dan pengelola Museum Radyapustaka untuk hadir pada 29 September mendatang di PN Surakarta. Dalam relas aanmaning‎ tersebut, pihak-pihak yang diminta menghadap harus mengosongkan lahan warisan Raja Surakarta Paku Buwono X, paling lambat 8 hari setelah pemanggilan. Karena lahan lahan seluas 9,9 hektar tersebut akan segera dieksekusi.