Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak Cuma Proyek Jalan, Nurdin Abdullah Arahkan Pengusaha Menang Tender Talas Jepang

Tak Cuma Proyek Jalan, Nurdin Abdullah Arahkan Pengusaha Menang Tender Talas Jepang Sidang Nurdin Abdullah, Saksi Sebut Tak Ada Intervensi dalam Pendanaan Masjid Pucak. ©2021 Merdeka.com/Ihwan Fajar

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Sulsel, Nurdin Abdullah dan eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR), Edy Rahmat.

Dalam persidangan tersebut, JPU KPK mengungkap tentang adanya arahan Nurdin Abdullah terkait pemenang tender pengadaan tanaman talas Jepang.

JPU KPK, Siswandono mengatakan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulsel, Andi Ardin Tjatjo menyebut, pernah ada arahan dari Nurdin Abdullah untuk memenangkan seorang kontraktor bernama Kwan Sakti Rudy Moha dalam proyek pengadaan tanaman talas Jepang. BAP Andi Ardin Tjatjo dibacakan JPU KPK di depan majelis hakim karena saksi sudah meninggal dunia.

"Dalam BAP almarhum pak Ardin, menyebutkan pernah ada arahan Gubernur kepada yang bersangkutan di rumah jabatan agar pengadaan bibit tanaman talas Jepang ke Rudy Moha," ujarnya usai sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (21/10).

Siswandono menegaskan, BAP Alm Andi Ardin juga sesuai dengan keterangan bawahannya bernama Basman yang membantu memenangkan Rudy Moha pada proyek pengadaan Talas Jepang. Siswandono mengungkapkan, nilai proyek pengadaan Talas Jepang yang ditender pada tahun 2020 yakni sebesar Rp15 miliar.

"Dia (Basman) juga mengaku membantu memenangkan si Rudy Moha memenangkan lelang pengadaan Talas Jepang. Nyambung dengan keterangan yang kami bacakan tadi," bebernya.

Sementara terdakwa Nurdin Abdullah mengakui jika Kwan Sakti Rudy Moha memiliki pengetahuan tentang pembibitan talas Jepang. Apalagi, kata Nurdin, saat itu Pemprov Sulsel ingin membudidayakan Talas Jepang untuk menjadi komoditi ekspor.

"Beliau itu satu-satunya di sini punya pengetahuan tentang pembibitan talas Jepang yang mulia," kata Nurdin yang mengikuti sidang secara virtual dari Rutan KPK.

Dalam persidangan, Nurdin Abdullah tak banyak mengomentari kesaksian Alm Andi Ardin yang ada di BAP.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi  Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.

Baca Selengkapnya
Usut Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Medan, Kejagung Periksa Pejabat Kemenhub

Usut Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Medan, Kejagung Periksa Pejabat Kemenhub

Proyek ini menggunakan APBN Rp1,3 Triliun, kerugian negara masih dihitung.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Baca Selengkapnya
Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Buka Suara Usai Rumahnya Digeledah KPK

Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Buka Suara Usai Rumahnya Digeledah KPK

Penggeledahan terkait kasus dugaan suap proyek dan perizinan yang menjerat Gubernur nonaktif Malut Abdul Gani Kasuba.

Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron:  OTT KPK di Maluku Utara Terkait Lelang Jabatan dan Proyek Pengadaan Barang Jasa

Nurul Ghufron: OTT KPK di Maluku Utara Terkait Lelang Jabatan dan Proyek Pengadaan Barang Jasa

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Maluku Utara terkait kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Baca Selengkapnya
Jaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Bukti Dugaan Korupsi  Alat Praktik SMK

Jaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Bukti Dugaan Korupsi Alat Praktik SMK

Jaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Dokumen Pengadaan Alat Praktik SMK yang Diduga Dikorupsi

Baca Selengkapnya