Merdeka.com - Saat kampanye Pilpres 2014 lalu, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menjadikan isu HAM menjadi salah satu senjata buat merebut simpati rakyat. Jokowi-JK berjanji akan konsen pada HAM dan menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi.

Janji itu tertuang dalam visi-misi Jokowi-JK pada masa kampanye Pilpres 2014. Catatan merdeka.com, dari sembilan agenda kerja prioritas Jokowi-JK di antaranya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Namun, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai hingga jelang pergantian tahun 2015, Jokowi-JK tak mampu merealisasikan janjinya itu. KontraS juga menilai pemerintahan Jokowi mewarisi potret buram pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak berpihak pada HAM.

Koordinator KontraS, Haris Azhar menilai, janji Jokowi tersebut hanyalah sebuah janji manis belaka. Sepanjang tahun 2015, KontraS menerima 62 pengaduan publik atas kasus-kasus yang memiliki dimensi pelanggaran hak sipil dan politik.

"Utamanya isu seperti hak atas hidup, jaminan perlindungan kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan, pembunuhan kilat tanpa proses hukum, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar saat jumpa pers di Kantor Kontras, Jl Kramat II, Jakarta, Sabtu (26/12).