Merdeka.com - Komisi untuk orang hilang dan korban tindakan kekerasan (Kontras) menyatakan kekecewaannya dengan pemerintahan Joko Widodo yang tak mampu merealisasikan janjinya di sektor penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia.

Bahkan, Kontras menilai Jokowi mewarisi potret buram pemerintahan sepuluh tahun Susilo Bambang Yudhoyono. Buktinya, sepanjang tahun 2015 masih banyak ditemukan peristiwa pelanggaran HAM.

Koordinator Kontras Haris Azhar memprediksi di tahun 2016, Jokowi tetap tak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM besar dan tetap tak mampu mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

"Ke depan diperkirakan agenda 'selfie' masih mendominasi. Agenda 'selfie' adalah agenda yang menunjukkan popularitas pejabat-pejabat belaka, asal dipublikasi tanpa memikirkan pemenuhan dan akuntabilitas serta nilai konstitusional dari kebijakan-kebijakan tersebut," kata Haris saat menggelar konferensi pers di Kantor Kontras, Jl Kramat II, Jakarta, Sabtu (26/12).

Selain itu, dia menilai pemerintahan Jokowi hanya akan sibuk mengurusi proyek-proyek pembangunan. Proyek pembangunan berupa kebijakan-kebijakan ekonomi akan dijadikan alasan untuk tidak mengurus HAM.

"Pembangunan ini hanya akan berujung pada soal infrastruktur belaka, ketersediaan lahan, kemudahan investasi dan otomatis hanya bisa dinikmati oleh segelintir kalangan investor asing maupun dalam negeri," paparnya.

Lewat dasar ini, dia menyebut pada tahun 2016, agenda keadilan dan tuntutan-tuntutan HAM akan semakin direpresi serta kebebasan akan semakin menjadi barang langka.