Syarat independen diturunkan lawan Ahok akan makin banyak
Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan dalam uji materi UU Pilkada. Atas hal itu, bagi calon kepala daerah perseorangan atau independen tidak lagi menggunakan jumlah daftar keseluruhan penduduk di suatu daerah melainkan menggunakan daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilu sebelumnya.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Gun Gun Heryanto menyebut putusan MK memberi nilai positif bagi setiap calon Kepala Daerah atau pun masyarakat. Bahkan, dia mengapresiasi keputusan Hakim MK yang mau mengabulkan gugatan tersebut.
"Pertama tidak seluruh penduduk akan jadi pemilih sehingga ukurannya representasi maka jumlah pemilih yang tetap," kata Gun Gun saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Rabu (30/9).
Dia mengatakan hal positif lain yang didapat dari putusan MK yakni memberi kesempatan bagi setiap calon yang tidak memiliki parpol untuk ikut serta dalam pesta demokrasi. Apa lagi dinilainya, saat ini Parpol lebih memilih calon yang diusung merupakan orang-orang yang terpandang.
"Parpol sekarang lebih berorientasi elite untuk mencalonkan, sekarang yang engga punya alat (Parpol) bisa jadi independen," ujar dia.
Namun, Gun Gun tak memungkiri jika para calon yang independen belum tentu bisa lebih baik dari pada calon yang diusung oleh Parpol. Dia hanya menyebut keputusan MK itu menjadi suatu kesempatan bagi para calon baik independen maupun Parpol menjadi yang terbaik.
Selain itu, dia juga mengakui jika nantinya pesaing Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada akan bertambah banyak. Namun, menurut dia hal tersebut merupakan sebuah keuntungan bagi orang nomor satu di DKI itu.
"Iya memang bukan jaminan independen bagus. Sekarang kan ada tuh sahabat Ahok yang mengakomodir KTP itu menguntungkan bagi Ahok," terangnya.
Seperti diketahui, para calon kepala daerah kini bisa sedikit bernapas lega setelah MK mengabulkan gugatan permohonan uji materi UU Pilkada. Beberapa syarat untuk maju ke Pilkada dikendorkan lantaran MK memutuskan jika calon kepala daerah independen tidak lagi menggunakan jumlah daftar keseluruhan penduduk di suatu daerah melainkan menggunakan daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilu sebelumnya.
Dalam amar putusan Hakim, Pasal 41 ayat 1 dan 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dinilai telah mengabaikan kesetaraan di hadapan hukum. MK menilai, persyaratan persentase dukungan tidak dapat didasarkan pada jumlah penduduk.
Meski begitu, majelis hakim tidak menilai Pasal 41 ayat 1 dan 2 diskriminatif. MK menilai, persyaratan per seorang berbeda dengan calon kepala daerah yang diusung parpol. Persyaratan calon kepala daerah yang diusung parpol ditentukan melalui perolehan suara berdasarkan DPT. Perubahan persyaratan bagi calon perorangan ini mulai berlaku pada Pilkada serentak gelombang kedua, 2017.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok Cerita Dihina karena Ikuti Megawati: Ngapain Ikut Nenek-Nenek Katanya
Namun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.
Baca SelengkapnyaAhok Kembali ke Politik, Timnas AMIN: Kalau Mengikuti Perubahan Menguntungkan Buat 01
Ahok bakal fokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Jakarta.
Baca SelengkapnyaAhok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ahok Belum Bisa Kampanye Langsung: Pak Erick Enggak Mau Keluarkan Surat Berhenti Saya
Sampai hari ini belum diterbitkan surat pemberhentiannya oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.
Baca SelengkapnyaAhok Blak-Blakan soal Peluang Koalisi Ganjar dengan Anies Jika Ada Putaran Kedua
Ahok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua
Baca SelengkapnyaAhok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaBeda Pendapat dengan Ahok, JK: Jokowi Paling Hebat Kerjanya Blusukan
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaAhok Dukung Ganjar, TKN Prabowo-Gibran: Too Little Too Late, Enggak Ngaruh Sama Sekali
Habiburokhman yakin rakyat lebih memihak Jokowi dibanding Ahok.
Baca Selengkapnya