Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita mobil Toyota Alphard milik Sutan Bhatoegana. Penyitaan mobil warna hitam dengan nomor polisi B 1957 SB itu disinyalir dari hasil gratifikasi terkait pembahasan APBN Perubahan (APBNP) tahun 2013 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Komisi VII DPR RI.

Dugaan itu menguat setelah Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha membeberkan alasan penyidik menyita mobil milik politikus demokrat itu.

"Iya. Terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan. Yang Tipikornya," kata Priharsa saat di Jakarta, Jumat (20/3).

Menurut informasi yang dihimpun, mobil mewah itu merupakan salah satu upah yang diterima Sutan sebagai Ketua Komisi VII guna memuluskan pembahasan anggaran kementerian yang saat itu di bawah kendali Jero Wacik. Jero Wacik dan Sutan Bathoegana merupakan kader Partai Demokrat.

Kendati demikian saat dikonfirmasi, Priharsa enggan menjawab lebih rinci. Dia mengaku tidak mengetahui soal itu. "Kalau itu saya tidak tahu," ujar dia.

Selain menyita satu mobil, informasi yang didapat pada penyitaan 13 Maret 2015 lalu, penyidik KPK juga mengamankan sejumlah dokumen. Salah satu dokumen yang disita adalah notulen rapat fraksi terkait pembahasan APBN tersebut.

Sebelumnya, menyangkut kasus dugaan korupsi di SKK Migas, KPK juga pernah melakukan penggeledahan di ruangan sekretariat Fraksi Partai Demokrat di komplek DPR pada Kamis 16 Januari 2014. Selain ruangan itu, penyidik KPK juga menggeledah ruangan anggota Fraksi Partai Demokrat di lantai 9 dan 10 Gedung Nusantara I. Ruangan Sutan Bhatoegana dan Tri Yulianto pun tak luput dari penggeledahan penyidik KPK.

Tak hanya itu, tim penyidik KPK menggeledah bagian Risalah Biro Persidangan Deputi Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP) DPR yang berada di lantai 3 Gedung Nusantara II. Bahkan, ruangan Pusat Pengkajian dan Pengelolaan Data Informasi (P3DI) Sekjen DPR di lantai 2 Gedung Nusantara I serta ruang server Kesekjenan DPR di lantai 3 Gedung Nusantara I DPR juga ikut digeledah. Pasalnya, beberapa ruangan itu disebut-sebut merupakan tempat menyimpan seluruh data kegiatan DPR seperti risalah dan notulen rapat.

Diketahui, KPK telah menetapkan tersangka Sutan Bathoegana pada 14 Mei 2014 dalam dugaan penerimaan hadiah pembahasan APBN Perubahan 2013 Kementerian ESDM di Komisi VII DPR. Sutan kemudian ditahan pada 2 Februari 2015 di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Jero Wacik telah ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga ingin mendapatkan dana operasional menteri (DOM) lebih besar dari yang dianggarkan negara. Padahal sesuai peraturan Kementerian Keuangan, DOM dianggarkan Rp 1,4 miliar per tahun, dengan asumsi Rp 120 juta per bulannya. Atas sangkaan tersebut Jero dijerat dengan pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor Juncto pasal 421 KUHPidana.

Sebelum dijerat dengan sangkaan terkait DOM, Jero lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dengan modus pemerasan. Dia disinyalir berhasil mengantongi Rp 9,9 miliar. Uang tersebut dikumpulkan sejak Jero menjabat Menteri ESDM.