Surya Paloh hormati putusan DPR loloskan Budi Gunawan jadi Kapolri

Merdeka.com - Ketua Umum Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh selesai menemui Presiden Joko Widodo di Kantornya. Surya mengaku banyak membicarakan berbagai hal termasuk pencalonan Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.

Menurut Paloh, Jokowi mengikuti terus perkembangan di DPR yang melakukan fit dan proper testnya Komjen Budi Gunawan. Namun hasilnya, dia enggan mengatakan sikap Presiden Jokowi selanjutnya.

"Saya kira Pak Presiden menunggu hasil akhir dari keputusan DPR. Karena Bapak Budi Gunawan telah diusulkan dan diproses oleh DPR. Pemerintah hanya mengikuti perkembangan terakhir," ujar Paloh di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/1).

Paloh sendiri mengaku secara pribadi dia menghormati keputusan DPR yang meloloskan Komjen Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri pilihan Presiden Jokowi. "Ya kita hormatilah lembaga negara kita. Kalau saya dimintai pendapat, ya harus kita hormati keputusan itu," ujarnya.

Paloh beralasan dirinya menghormati sistem tatanan kenegaraan Indonesia, bukan karena secara pribadi mendukung Komjen Budi. "Bukan BG-nya, tapi saya mendukung tatanan sistem ketatanegaraan kita. Bukan personal atau pribadi siapapun," ujarnya.

Paloh tidak takut dengan dampak dari sikapnya itu membuat dibenci publik. Sebab, seorang pemimpin itu harus siap untuk tidak menjadi populer.

"Bisa saja menjadi implikasi. Tapi itulah tugas pemerintah. Bukan hanya untuk merasa nyaman dengan mendapat dukungan terus menerus pada pemikiran-pemikiran yang mendukung popularitas," jelasnya.

Paloh mengingatkan sekali lagi, asas praduga tak bersalah harus dikedepankan. "Asas praduga tidak bersalah atau presumtion of innocence itu harus kita ke depankan. Sama halnya lembaga KPK atau lembaga apapun juga. Siapa yang bisa memastikan mereka tidak melakukan kesalahan dalam melakukan kebijakan dan keputusannya," ujarnya.

Dengan Jokowi tadi, Paloh ngaku tidak membicarakan perubahan Calon pengganti Budi Gunawan. Dengan begitu, apakah artinya Jokowi tetap memilih Budi Gunawan?

"Kita lihat saja nanti ke depan. Kita hargai keputusannya," jawab Paloh.

Paloh menjelaskan, tidak bisa begitu saja Jokowi langsung menolak Budi Gunawan setelah ditetapkan KPK jadi tersangka gratifikasi. Menurut dia, Jokowi harus berfikir kepentingan yang lebih besar lagi.

"Tidak sesederhana itu saya pikir. Coba lihat pendapat beliau, dengan posisi sebagai presiden, dia harus melihat dengan kepentingan yang lebih besar lagi dan bersikap lebih baik terhadap suatu kebijakan apapun," tutur dia.

Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi soal status tersangka mantan ajudan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu. Menurut dia, Jokowi yang paling tahu mana yang paling baik untuk pemerintahannya.

"Saya pikir yang paling tahu soal itu Pak Presiden. Itu membahayakan tidak bagi pemerintah ke depannya," pungkasnya.