Survei Indikator sebut revisi UU KPK bisa buat citra Jokowi menurun

Merdeka.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mendapatkan sebanyak 65,5 persen warga sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahan. Peneliti Indikator Politik, Hendro Prasetyo mengatakan, tingkat kepuasaan tersebut tampak lebih tinggi dibanding saat Jokowi dilantik sebagai presiden.

"Terutama didorong oleh persepsi warga terhadap kondisi perekonomian nasional saat ini yang dirasakan terus membaik," paparnya di acara diskusi dan temuan survei 'Revisi UU KPK dan Pertarungan Modal Politik Jokowi' di kantor Indikator, Jakarta, Senin (8/2).

Tetapi menurutnya, tingkat kepuasan kinerja publik bisa menurun jika sikap presiden tidak tegas dengan rencana revisi UU KPK.

"Ketika dikaitkan dengan rencana revisi UU KPK, kepuasan yang sudah cukup baik ini bisa terganggu jika Presiden tidak memenuhi aspirasi publik untuk mempertahankan posisi KPK," bebernya.

Kemudian menurutnya, publik yang mengetahui tentang rencana revisi UU KPK cenderung memiliki tingkat kepuasan lebih rendah terhadap kinerja Presiden.

Sementara itu, kata dia, Presiden sampai saat ini masih belum mengeluarkan sikap resmi atas revisi tersebut lantaran rancangannya masih di tangan DPR.

"Dapat diprediksi jika revisi UU KPK tetap dilaksanakan dan Presiden tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat maka tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden berpotensi menurun," pungkasnya.

Survei Indikator dilakukan terhadap warga berusia 17 tahun ke atas, pada 18-28 Januari 2016. Adapun, jumlah responden seluruhnya mencapai 1.500 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka, dengan margin of error sebesar lebih kurang 2,5 persen.