Merdeka.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai, penyelenggaraan Pilkada di tahun 2024 hanya akan merugikan rakyat dan penyelenggara pemilu.

Rakyat akan dirugikan karena terjadi penundaan Pilkada tahun 2022 dan 2023 tidak dilaksanakan. Ada banyak daerah yang kurang lebih dua tahun dipimpin pejabat sementara.

"Kalau ditanya siapa yang diuntungkan 2024, yang jelas yang paling dirugikan adalah rakyat. Karena pemilihan harus ditunda dua tahun dan kepala daerah ditunjuk tidak legitimate," jelas Burhanuddin dalam rilis survei Indikator secara daring, Senin (8/2).

KPU juga akan dirugikan dengan penyelenggaraan Pilkada di tahun yang sama dengan Pilpres dan Pileg. Dia pesimis KPU bisa melaksanakan Pemilu secara serentak Pilpres, Pileg dan Pilkada. Anggota KPU juga telah menyatakan akan sulit.

"Kalau desainnya masih seperti sekarang saya tidak yakin KPU bisa melaksanakan pemilu secara serentak di tahun yang sama untuk Pileg, Pilpres dan Pilkada," ujarnya.

Burhanuddin enggan menjawab jika yang akan diuntungkan dengan penyelenggaraan Pilkada di tahun 2024. Dia justru menyoroti kebijakan partai koalisi pemerintah yang bisa satu suara. Partai-partai koalisi pemerintah saat ini satu sikap menunda pembahasan RUU Pemilu. Padahal, sebelumnya partai seperti Golkar dan Nasdem mendorong pembahasan RUU Pemilu.

"Kondisi ini berbeda dengan zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Jadi banyak partai satu kebijakan. Pertanyaannya kenapa? Apakah disiplin zaman pak Jokowi jauh lebih kuat ketimbang pak SBY," terangnya.

Menurutnya, partai-partai koalisi pemerintahan saat ini memang saling menyukseskan Presiden Jokowi di periode kedua ini. Namun, mereka juga berkompetisi. Jokowi juga sudah tidak akan berlaga lagi di Pilpres 2024.

"Pada saat yang sama mereka juga kompetisi, dan jangan lupa pak Jokowi tidak maju lagi. Tapi partai-partai pendukungnya maju lagi dan mereka saling kompetisi satu sama lain," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan masyarakat cenderung memilih Pilkada tidak digelar serentak dengan Pilpres dan Pileg di tahun 2024. Sebesar 63,2 persen responden survei nasional ini menghendaki Pilkada dipisah dengan Pilpres dan Pileg.

Sementara, yang mendukung Pilkada digelar serentak dengan Pileg dan Pilpres pada 2024 sebanyak 28,8 persen, dan tidak menjawab 7,9 persen.

"Yang menjawab pilihan kedua bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota dilakukan berbeda waktunya dengan pemilihan presiden dan DPR itu mencapai 63,2 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei secara daring, Senin (8/2).

Survei ini juga mencatat masyarakat menginginkan Pilkada 2022 dan 2023 tetap digelar. Publik menolak penundaan Pilkada agar digelar serentak pada 2024.

Survei Indikator Politik Indonesia ini digelar pada 1-3 Februari 2021. Survei dilakukan melalui sambungan telepon dengan responden. Sebanyak 1200 responden dipilih secara acak. Margin of error survei kurang lebih sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.