Survei Indikator: Kebijakan Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Menimbulkan Kepanikan
Merdeka.com - Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, 67 persen masyarakat Indonesia menilai kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 lebih banyak menimbulkan kepanikan di masyarakat sehingga mengganggu kehidupan sosial dan perekonomian. Sementara itu, 25,6 persen masyarakat merasa kebijakan penanganan Covid-19 oleh pemerintah sudah tepat.
"Lagi-lagi 67 persen merasa kebijakan penanganan wabah Covid-19 secara umum lebih banyak menimbulkan kepanikan di masyarakat sehingga mengganggu kehidupan sosial dan perekonomian. 7,4 Persen masyarakat tidak menjawab," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Rabu (25/8).
Burhanuddin memaparkan, mayoritas masyarakat Indonesia juga merasa tidak memerlukan pembatasan sosial di tengah pandemi Covid-19. Persentasenya mencapai 66,2 persen.
Di saat yang sama, 27,1 persen masyarakat Indonesia merasa masih perlu melakukan pembatasan dalam berbagai kegiatan sosial dan 6,7 persen masyarakat mengaku tidak tahu.
"Jadi ini saya kira bukan keputusan yang mudah oleh pemerintah bagaimana mendayung di antara dua karang," ujarnya.
Burhanuddin menjelaskan, dari hasil analisis hasil survei, masyarakat Indonesia sebetulnya tidak menolak pembatasan sosial. Asalkan pemerintah bersedia menanggung kebutuhan ekonomi masyarakat yang terdampak pembatasan sosial.
"Masalahnya negara juga punya keterbatasan. Ini betul-betul situasi yang susah dan butuh keputusan terbaik dari pemerintah. Ini bukan mudah mengakomodasi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Sementara jika disinggung soal urgensi dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sebanyak 63,6 persen masyarakat mengatakan kurang mendesak atau tidak mendesak sama sekali untuk diterapkan. Sisanya, 25,6 persen mengatakan mendesak, 4,9 persen berpendapat sangat mendesak dan 5,9 persen tidak menjawab atau tidak tahu.
Menurut Burhanuddin, mayoritas masyarakat Indonesia melihat penularan Covid-19 di Indonesia tidak parah. Persentasenya mencapai 45,9 persen.
Sedangkan yang mengatakan penularan Covid-19 di Indonesia sangat parah sebesar 19,4 persen, sangat parah 2,4 persen, sama sekali tidak parah 16,9 persen dan tidak tahu 2,9 persen.
"Paling banyak 45,9 persen merasa tingkat penularan Covid-19 di wilayah sekitar tempat tinggal saat ini tidak parah," tandasnya.
Survei ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.220 responden pada 30 Juli hingga 4 Agustus 2021. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Populasi survei merupakan rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum yakni berumur 17 tahun ke atas. Margin of error survei ini sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Burhanuddin menyebutkan, kepuasan terhadap kinerja Presiden mayoritas tercatat di tiap segmen demografi warga dan setiap wilayah.
Baca SelengkapnyaDirektur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut peluang 2 putaran masih terbuka
Baca SelengkapnyaSurvei memotret penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan hingga penegakan hukum nasional.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat yang mengaku puas itu adalah karena Presiden Jokowi banyak memberikan bantuan sosial kepada rakyat kecil
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaSebanyak 15 persen responden dengan pendapatan tinggi mengaku bahwa seringkali pengeluarannya melebihi anggaran bulanan.
Baca SelengkapnyaSurvei ASI dilakukan di Jabodetabek pada 16-21 Desember dengan populasi penduduk 17-23 tahun dan 24-39 tahun.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya