Merdeka.com - Survei Charta Politika menemukan mayoritas responden menolak kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi. Sebanyak 69 persen responden menyatakan tidak setuju dengan putusan menaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000, Pertamax Rp14.500 dan Solar Rp6.800.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, pemerintah memutuskan menaikan harga karena kondisi ekonomi yang memperberat beban keuangan negara. Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi pada 3 September 2022 lalu.

Dalam survei yang dilakukan pada 6-13 September 2022, Charta Politika menemukan 69 persen tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Lalu 22 persen setuju, sementara 9 persen tidak tau atau tidak jawab.

“Sebanyak 69 persen responden menyatakan tidak setuju dengan kenaikan harga BBM,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/9).

Kemudian, responden yang menolak kenaikan BBM bersubsidi mayoritas menerima keadaan tersebut.

Yunarto menerangkan, sebesar 51,4 persen responden memutuskan untuk diam saja dan menerima kebijakan tersebut. Namun ada sekitar 21 persen responden yang menggalang protes di media sosial dan mendukung petisi online terhadap pemerintah.

Kemudian 17,8 persen ikut melakukan demonstrasi di jalan menentang kebijakan pemerintah. Dan hanya 9,1 persen mengaku tidak tahu atau tidak jawab.

“Pada yang menyatakan tidak setuju tersebut, paling banyak (51,4 persen) menyatakan diam saja, menerima kebijakan yang ada,” tutup Yunarto.