Merdeka.com - Beredarnya surat minta fasilitas dari politikus Partai Hanura DPRD DKI Wahyu Dewanto Suripman yang bersama keluarganya akan berkunjung ke Australia memantik polemik. Surat berkop Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berisi Wahyu yang mengaku kolega Menteri PAN RB yang juga politikus Hanura, Yuddy Chrisnandi agar diberi fasilitas akomodasi dan transportasi selama di Australia.

Tradisi mengistimewakan rekanan dari elite partai yang menjabat di pemerintahan sudah menjadi rahasia umum. Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan dulu seringkali pemanfaatan semacam ini terjadi dalam program ibadah haji. Menurutnya orang dekat lingkaran istana atau pejabat bisa mendapatkan servis yang istimewa.

"Sebenarnya kan praktik-praktik seperti ini banyak ditemukan," kata Ade saat dihubungi Merdeka.com, Kamis (31/3).

Namun Ade berujar bahwa harus ada klarifikasi apakah benar pengistimewaan tersebut dilakukan oleh Kemen PAN-RB. Dia juga berharap segera ada kepastian apakah jenis kunjungan Wahyu ke Australia apakah tugas negara atau urusan pribadi.

"Kalau ternyata benar untuk kepentingan pribadi, saya kira ironis. Karena kementerian ini kan harusnya mengurus dan menyelesaikan masalah seperti ini. Ini kan tradisi lama di mana birokrasi atau penyelenggara negara menggunakan kewenangan, pengaruh, termasuk keluarga untuk kemudian menguntungkan diri sendiri," tuturnya.

Sebab seharusnya menurut Ade justru Kemen PAN-RB melawan upaya pemanfaatan kementerian untuk urusan personal semacam ini. Berupaya menjadi contoh bukan malah sebaliknya.

"Ini kan apa yang disebut sebagai patologi birokrasi harus diselesaikan oleh Kemen PAN-RB, bukan malah menjadi pelaku dalam artian dia sendiri mempraktikkan apa yang semestinya dia lawan. Dampak ini membuat delegitimasi institusi ini. Bisa saja orang tidak lagi percaya dengan upaya mereformasi birokrasi," ujarnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Yuddy mengaku tidak pernah memerintahkan Sekretaris Kementerian PAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji, untuk membuat surat itu. Meski begitu, dirinya tengah melakukan investigasi mengenai kebenaran beredarnya surat tersebut.

"Menpan tidak pernah tahu adanya Surat tersebut. Dan tidak pernah memerintahkan pemberian bantuan fasilitas seperti disebutkan Surat tersebut. Saya sedang menginvestigasi atas informasi atau arahan siapa surat itu dibuat," kata Yuddy dalam keterangannya kepada Merdeka.com.