Sudah Mangkir 4 Kali, Nurhadi Kembali Dipanggil KPK

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, terkait statusnya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

"Kami panggil sebagai tersangka," tulis Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (27/1).

Ali melanjutkan, Nurhadi telah dipanggil KPK sebanyak lima kali termasuk hari ini. Tiga di antaranya sebagai saksi dan sisanya sebagai tersangka. Menurut catatan KPK, empat panggilan sebelumnya, Nurhadi diketahui selalu absen tanpa keterangan,

"Yang bersangkutan tak pernah hadir, tak ada tanpa keterangan baik dari dirinya sendiri ataupun kuasa hukum," jelas Ali.

Karena itu, Ali mengingatkan, berdasarkan KUHAP, selanjutnya KPK dapat melakukan panggilan paksa dan perintah membawa karena tersangka selalu mangkir.

"Jadi jika tersangka tidak hadir tanpa alasan yang kuat, maka penyidik KPK akan melakukan pemanggilan ketiganya disertai dengan perintah membawa," jelas Ali.

Dua Tersangka Lainnya

Selain Nurhadi, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap dua orang lainnya, Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto.

Plt Jubir KPK Ali Fikri, menjelaskan Hiendra diperiksa sebagai tersangka, kemudian Rezky diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nurhadi dalam kasus yang sama.

"Kami berharap ketiganya kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan sebenar-benarnya," jelas Ali.

Kronologi Kasus Nurhadi

KPK menetapkan Nurhadi sebagai tersangka karena melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai Rp46 miliar.

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Diketahui, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN.